Lukas Luwarso Sebut UGM dan KPU “Main Petak Umpet” dalam  Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA – Wartawan senior sekaligus inisiator gerakan Bongkar Ijazah Jokowi (Bon Jowi), Lukas Luwarso, melontarkan kritik keras terhadap sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP). Lukas menilai kedua institusi tersebut cenderung tidak transparan dan terkesan melakukan “birokratisasi bahasa” untuk menutupi informasi publik terkait ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo.

Dalam keterangannya di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Lukas mengungkapkan kekecewaannya atas jalannya persidangan yang dianggapnya mengalami kemunduran (setback). Ia menyoroti inkonsistensi UGM yang sebelumnya menyatakan dokumen ada, namun kemudian berdalih dokumen tersebut sedang dalam penguasaan pihak lain atau bahkan belum ditemukan. Lebih konyol, beberapa dokumen yang sempat dinyatakan terbuka  tiba tiba dinyatakan tertutup dengan alasan hasil uji konsekwensi.

“UGM melakukan birokratisasi bahasa. Argumen mereka sangat formalistik dan tidak mencerminkan semangat keterbukaan informasi. Kesannya, mereka sedang main petak umpet; sedapat mungkin membatasi informasi yang diberikan,” ujar Lukas Luwarso.

Sorotan Terhadap Bukti KKN dan Ijazah Lukas membeberkan sejumlah fakta mengejutkan yang terungkap dalam persidangan. Salah satunya adalah ketiadaan dokumen fisik terkait kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi di UGM. Menurutnya, UGM hanya memiliki catatan nilai tanpa disertai laporan kegiatan atau bukti dokumen pendukung lainnya

Selain itu, ia mempertanyakan perbedaan warna legalisir ijazah Jokowi pada tahun 2014 (merah) dan 2019 (biru), serta penggunaan kacamata dalam foto ijazah yang dianggap tidak lazim pada masa itu. Hingga sidang keempat, pihak UGM disebut belum bisa memberikan penjelasan teknis yang memuaskan terkait hal tersebut.

‘’Anda bisa bayangkan sekelas UGM seperti itu jawabannya. Bahkan sampai Majelis KIP sendiri berkali-kali mengungkapkan rasa kesalnya dengan sikap UGM seolah tidak pernah tulus mendukung keterbukaan,’’ ujar Lukas.

Lukas bahkan mengingatkan pada persidangan sebelumnya sampai majelis sidang KIP  mempertanyakan berkaitan pemahaman PPID UGM terhadap UU Keterbukaan Informasi.

‘’Bayangkan sampai majelis bertanya apakah anda pernah mengikuti sosialisasi,’’ ujar Lukas lagi.

Lukas mengaku sejak awal kasus ijazah bergulir, pihaknya tidak melihat ada itiukad baik dari UGM dan KPU bekerja sama membuka ijazah tersebut.   

‘’Mestinya begitu kasus ini bergulir, pihak UGM punya banyak waktu elakukan penelusuran dokumen bukti-bukti apakah Jokowi memang pernah kuliah dan selesai atau spertinya.,;; jelasknya lagi.