JAKARTA — Di tengah penderitaan ribuan warga yang tercekik polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta rentetan bencana ekologis di berbagai daerah, sikap jajaran pemerintah justru menuai sorotan tajam. Pemerintah dinilai mengalami krisis empati (loss of empathy) dan bersikap tuli terhadap kondisi darurat yang dialami rakyatnya.
Kritik menohok tersebut dipaparkan secara gamblang oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP bertajuk “Hutan Membara, Negara Cuma Jadi Jongos Oligarki?”.
Selebrasi Mewah di Tengah Udara Beracun
Iqbal menyoroti kontrasnya respons pemerintah pusat saat menyikapi bencana Karhutla yang melanda wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta musibah banjir di daerah lain. Alih-alih memfokuskan energi dan daya untuk penyelamatan korban, pemerintah dinilai lebih sibuk dengan agenda seremonial dan pencitraan.
“Pemerintah ini tidak cuma tone-deaf, tapi sudah kehilangan empati. Bayangkan perasaan seorang ibu yang anaknya sedang sesak napas di rumah sakit akibat ISPA, lalu menonton televisi melihat parade penyambutan tamu negara yang berlebihan—lengkap dengan parade berkuda mengelilingi Monas,” ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan bahwa diplomasi dan penerimaan tamu negara tentu penting, namun dalam situasi bencana nasional yang menelan korban jiwa, selebrasi megah yang mencolok memperlihatkan ketidakpekaan pejabat publik terhadap penderitaan warga di daerah.
Pemusatan Anggaran & Minimnya Kehadiran Negara
Bentuk hilangnya empati tersebut, menurut Iqbal, juga tercermin dalam kebijakan penganggaran dan kehadiran instrumen negara di lapangan:
- Daerah Kehabisan Anggaran Darurat: Akibat pemusatan dana untuk program-program skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), alokasi anggaran penanggulangan bencana di tingkat daerah mengalami pemotongan.
- Absennya Fasilitas Kesehatan & Evakuasi: Warga terdampak tidak dibantu untuk keluar dari wilayah beracun, sementara Puskesmas dan rumah sakit di daerah bencana kewalahan menampung pasien ISPA dan balita dengan gangguan pernapasan.
- Aduan Rakyat yang Tak Direspon: Iqbal mengungkapkan bahwa setiap hari ada puluhan aduan masyarakat—mulai dari kasus ibu hamil, risiko keguguran (miscarriage), hingga balita yang sesak napas—yang masuk melalui pesan singkat (direct message) karena bingung harus melapor ke mana lagi.
Jeritan Warga yang Dianggap “Berisik”
Iqbal menyayangkan narasi defensif yang sering dikeluarkan jajaran pemerintah untuk menutupi kelambanan penanganan Karhutla. Suara kritis dari masyarakat dan korban kerap disederhanakan sebagai sikap politik anti-pemerintah.
“Kita terlalu dianggap berisik dan tidak suka dengan pemerintah. Padahal ini soal amanat Pasal 28H UUD 1945—soal tanggung jawab negara melindungi hak hidup dan kesehatan warga negaranya. Kalau pemerintah gagal menyelesaikan ini dan tidak punya empati, ya pemerintah ini gagal sebenarnya,” tegas Iqbal.
