Pakar Kebijakan Publik Sebut Proyek ‘Whoosh’ Bom Waktu: Jokowi Sudah Diingatkan Sejak Awal

JAKARTA – Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio, melontarkan kritik tajam terkait tata kelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dinilainya berpotensi menjadi “bom waktu” bagi keuangan negara. Dalam diskusi mendalam bersama mantan Ketua KPK  Periode 2011-2015  Abraham Samad  di kanal YouTube  Abraham Speak Up, Agus mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal telah memberikan ‘’peringatan langsung’’ kepada Presiden Joko Widodo jauh sebelum proyek ini berjalan tapi tidak didengar.

“Saya sudah  sampaikan saat dipanggil di Istana tahun 2019 lalu, tapi kan susah,’’ ujar Agus dalam wawancara tersebut. Menurutnya dari hasil Analisa yang dilakukan, proyek kereta cepat tersebut  suatu waktu  akan menjadi masalah besar di kemudian hari ketika ambisi pembangunan lebih dominan daripada perhitungan teknokratis.

Pelanggaran Janji Non-APBN

Salah satu poin krusial yang disoroti Agus adalah inkonsistensi pemerintah terkait pendanaan. Di awal rencana, pemerintah menjanjikan proyek ini murni bersifat Business-to-Business (B2B) tanpa menggunakan dana APBN sedikitpun. Namun, seiring terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah akhirnya menyuntikkan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan memberikan jaminan melalui APBN.

Menurut Agus, perubahan skema ini merupakan bentuk kegagalan perencanaan yang fatal. “Ini adalah kebohongan publik. Katanya tidak pakai APBN, nyatanya sekarang rakyat yang harus menanggung beban lewat pajak untuk menutupi kesalahan hitungan mereka,” tegasnya.

Beban Utang dan Risiko BUMN

Dari sisi ekonomi, Agus menggarisbawahi risiko gagal bayar dan beban bunga utang dari Tiongkok yang sangat tinggi. Ia menilai target jumlah penumpang untuk mencapai titik impas (break-even point) sulit tercapai dalam waktu dekat, sehingga operasional Whoosh diprediksi akan terus mengandalkan subsidi.

Ia juga menyoroti posisi PT KAI yang kini terbebani oleh proyek ini. Sebagai tulang punggung transportasi rel di Indonesia, kesehatan finansial PT KAI dikhawatirkan terganggu akibat kewajiban membayar cicilan utang kereta cepat yang sangat besar.

Masalah Tata Kelola

Lebih lanjut, Agus menyinggung proses pengalihan proyek dari Jepang ke Tiongkok yang menurutnya tidak transparan. Bahkan ia berharap dokumen tersebut bisa dibuka ke publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan terbaru terkait pernyataan Agus Pambagio dalam diskusi tersebut.