Jakarta–, Marco Kusumawijaya menjelaskan salah satu penghambat lambatnya penanganan bencana korban di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh adalah persoalan klasik. Selain karena nyali Presiden yang hingga sekarang belum menetapkan status bencana nasional, juga terpenting pola koordinasi antar lembaga dan kemeterian sangat lemah. Sistem single command di pusat hingga ke daerah tidak keliatan.
Marco yang juga pernah lama terlibat langsung dalam penanganan tsunami di Aceh berharap Pemerintah sekarang bisa lebih tanggap dan lebih cepat. Apalagi sudah ada pengalaman saat penanganan tsunami Aceh seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga.
Menurutnya penanganan bencana saat ini dinilai kacau balau dan tidak terkoordinasi dengan baik. Karenanya ia mendesak Presiden harus menunjuk orang kedua yang dipercaya (seperti Pak Kuntoro di BRR Aceh dulu) sebagai field commander dengan mandat penuh, bukan bertindak sebagai field commander sendiri, yang berpotensi memicu politisasi dan pencitraan antar menteri. Tanpa komandan tunggal, upaya penanganan di lapangan hanya akan menjadi gerakan sporadis dan tidak efektif.
Marco juga mengingatkan melihat pola bencana kali ini yang meluas di beberapa titik sesungguhnya membutuhkan ekstra kerja. Apalagi dengan sejumlah infrastruktur untuk akses ke daerah bencana yang sangat sulit terjangkau.
‘’Apa lagi jumlah pengungsi yang begitu banyak berlipat-lipat, itu artinya penanganan bencana akan membutuhkan waktu yang lama,’’ ujarnya
kelamaan di aer pemerintah nih, geraknya lama