Polri Tegas Naikkan Status Sigit dkk Tersangka Makar. Penting Jokowi Dimintai Keterangan?

image 2026 11 19t093140.744

dok detik.com

Catatan Redaksi

Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah elite politik, tokoh masyarakat, dan figur publik kini memasuki babak baru yang jauh lebih sensitif secara hukum dan politik. Setelah sebelumnya bergulir pada irisan dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta kejahatan siber (illegal access), Polri resmi menaikkan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan, seiring pendalaman atas pola penyadapan hingga pemusnahan alat bukti elektronik.

1. Fakta Penyidikan dan Status Para Tersangka

Berdasarkan pemberitaan di sejumlah media  hingga pertengahan November 2026, perkembangan perkara ini mencakup sejumlah poin kunci:

  • Kenaikan Status Perkara: Perkara dugaan makar telah naik ke tahap penyidikan dan ditangani oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang diketuai Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
  • Cakupan Perkara: Selain penyadapan ilegal dan illegal access yang diduga berlangsung pada rentang 2025–2026 terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh, penyidik juga mendalami pemusnahan alat bukti elektronik, penggeledahan lokasi terkait, serta pemeriksaan saksi dan perangkat elektronik.
  • Empat Tersangka Penyadapan Ilegal: Dalam klaster penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka:
    1. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (disebut sebagai end user penerima laporan hasil penyadapan dalam rapat bersama Komisi III DPR).
    2. Irjen Ahrie Sonta (Kadiv Hukum Polri; telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH dalam sidang KKEP pada 10 November 2026).
    3. Irjen Eko Hadi Santoso (mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim; dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang KKEP pada 17 November 2026).
    4. Irjen Slamet Uliandi (mantan Kadiv TIK Polri; belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan, sementara tiga tersangka lainnya ditempatkan di penempatan khusus/ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok).

Dalam keterangannya pada Selasa (17/11/2026), Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk perkara makar, serta belum menetapkan tersangka baru untuk pasal makar tersebut.

2. Mengapa Narasi “End User” Dipertanyakan Publik dan Tokoh?

Pernyataan bahwa pengguna akhir (end user) hasil penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memicu perdebatan luas. Dalam kacamata analisis jurnalistik dan hukum tata negara, ada dua celah besar yang membuat publik menuntut pendalaman lebih jauh:

  1. Motif dan Kepentingan Politik-Kekuasaan: Penyadapan terhadap kepala negara dan tokoh-tokoh lintas sektor dinilai memiliki implikasi kekuasaan yang sangat besar. Banyak pengamat mempertanyakan apakah operasi intelijen/siber berskala demikian berdiri sendiri atau melayani kepentingan aktor lain di luar lingkaran pelaksana teknis.
  2. Rantai Komando dan Pertanggungjawaban Pidana: Menetapkan batas akhir hanya pada satu atau empat perwira tinggi berisiko menghentikan penelusuran pada aktor intelektual atau pihak pemberi perintah—apabila memang ada—sehingga kemurnian pembuktian dugaan makar maupun pelanggaran hukum lain menjadi sorotan tajam.

3. Desakan Pemeriksaan Jokowi dan Evaluasi Mekanisme Penyidikan

Sejumlah tokoh memberikan pandangan keras agar penyidikan tidak berhenti di permukaan dan tidak dibatasi secara sempit:

  • Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia): Menilai bahwa pendalaman kasus ini—termasuk melalui pemeriksaan etik dan pidana—tidak boleh berhenti pada asumsi yang sempit mengenai siapa pihak yang paling berkepentingan. Dalam berbagai keterangan media, Usman menyoroti pentingnya mengusut tuntas asal-usul perintah, dasar hukum/alasan pencegahan kejahatan, mekanisme kompartemenisasi tim, hingga fungsi pengawasan internal, serta menyebut perlunya meminta keterangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila relevan dengan konstruksi kepentingan dan relasi kuasa yang muncul dalam perkara.
  • Prof. Ryaas Rasyid: Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Guru Besar IPDN ini mendesak Polri membongkar perkara ini sampai ke akarnya dan menilai bahwa menghentikan pengusutan hanya pada Listyo Sigit merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya membuka kebenaran. Ia juga berpandangan bahwa figur yang memiliki pengaruh kuat atas relasi kekuasaan masa lalu, termasuk Jokowi, penting untuk dimintai keterangan secara objektif melalui mekanisme hukum.
  • Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno: Mantan Wakapolri ini menilai perkara yang telah merembet ke dugaan makar merupakan peristiwa luar biasa (extraordinary) di tubuh institusi. Dalam wawancara publik dan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, ia mendorong langkah cepat dan efektif melalui pembentukan Dewan Kehormatan atau tim ad hoc—yang dapat dipimpin langsung oleh Kapolri—agar penanganan berlangsung tegas, terukur, dan menjaga integritas institusi di tengah dinamika internal maupun eksternal.

Ringkasan Matriks Perkembangan Kasus

AspekStatus / Fakta TerkiniCatatan Kritis / Sorotan Publik
Pasal & Tahap  Penyadapan ilegal/akses ilegal & dugaan makar sudah masuk tahap penyidikanPerlu pembuktian unsur pidana makar secara ketat dan transparan
Tim PenangananTim khusus bentukan Kapolri Suyudi Ario Seto, dipimpin Kabareskrim Komjen Asep SafrudinPublik & pakar mendorong kecepatan, akuntabilitas, serta penguatan pengawasan
Tersangka PenyadapanListyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, Slamet Uliandi (2 di antaranya telah di-PTDH via KKEP)Desakan agar rantai perintah dan kemungkinan pihak lain di luar pelaksana ikut diusut
Sorotan TokohUsman Hamid, Prof. Ryaas Rasyid, OegrosenoMenuntut pengusutan tuntas, pendalaman aktor/kepentingan, dan usulan Dewan Kehormatan/tim ad hoc

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top