JAKARTA – Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, membeberkan dampak hitam wajah demokrasi kita, bila saja wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD benar – benar terwujud. Dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, diunggah Minggu 11/1/2026 kemarin, Ray dengan tegas menyebut salah satu dampak yang paling nyata ada di depan mata akan terjadi hegemoni partai politik yang absolut dan melumpuhkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Pilkada “Ruang Gelap” dan Matinya Suara Publik
Ray Rangkuti menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka kedaulatan yang selama ini berada di tangan rakyat akan berpindah sepenuhnya ke tangan ketua umum partai politik yang nota bene sudah dikuasai para oligarki. Menurutnya pilkada melalui DPRD adalah nyata hanya membawa kembali proses politik ke “ruang gelap” transaksi elit yang selama ini dikubur sejak reformasi.
“Begitu Pilkada ditarik ke DPRD, maka kontrol rakyat otomatis mati. Rakyat tidak lagi memiliki daya tawar atau mekanisme untuk menghukum pemimpin yang buruk melalui kotak suara. Semua keputusan ditentukan oleh lobi-lobi fraksi yang seringkali tidak nyambung dengan aspirasi warga di daerah,” tegas Ray dalam diskusi tersebut.
Hegemoni Partai: Kepala Daerah Jadi “Budak” Elit Jakarta
Analisis Ray menyoroti risiko munculnya kepala daerah yang tidak lagi memiliki ikatan emosional maupun tanggung jawab kepada konstituennya. Ia mengkhawatirkan munculnya hegemoni partai di mana kepala daerah hanya akan menjadi perpanjangan tangan atau “petugas” elit Jakarta demi menjaga keutuhan koalisi.
” sesungguhnya dengan mengembalikan sistem pemilu ke DPRD, selain merugikan rakyat, para elit lokal juga sebenarnya ikut dirugikan. Mereka dalam posisi ikut terancam. Boleh jadi nanti semua calon sudah dikondisikan dari Jakarta, dan keputusan itu harus diterima,’’ ujar Ray.
Ray tidak menyangkal dalam pilkada langsung praktik kandidat titipan masih ada karena keputusan partai mencalonkan masih dari tanda tanda tangan DPP. Namun dengan pilkada melalui DPRD dipastikan akan lebih parah termasuk praktik dinasty semakin subur.
Ancaman Korupsi Berjemaah
Menurut Ray, matinya kontrol rakyat adalah karpet merah bagi praktik korupsi berjemaah antara kepala daerah dan DPRD. Tanpa rasa takut akan tidak terpilih kembali oleh rakyat (seperti dalam Pilkada langsung), para pejabat daerah akan lebih leluasa melakukan kompromi anggaran dengan legislatif tanpa pengawasan publik yang efektif.
dimana logikanya?