Jakarta –Gelar pahlawan oleh mantan Presiden Soeharto masih terus menjadi polemik di masyarakat. Mayoritas publik bahkan mengkritisi kata pahlawan yang sudah mulai kehilangan makna > Diobral bisa disandang oleh siapa saja meski punya catatan hitam. Dan lebih aneh sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tiba- tiba no coment, seolah memperlihatkan ketakutan akan dicopot bila bersikap tidak setuju gelar pahlawan kepada Soeharto.
Demikian mengemuka dalam obran ringan membahas polemik gelar parlawan Soeharto di kanal ASANESIA TV yang dipandu Melki sebagai host bersama Haikal Mantan Ketua BEM UNPAD dan Ikbal Mantan Ketua BEM UMY yang sekarang jadi peneliti di Perludem.
Sesi awal, Melki membuka forum memancing rekannya untuk berpendapat soal Soeharto dan Gerakan reformasi.
“Kalau kita bicara Soeharto, jelas ada dua sisi. Di satu sisi, beliau dianggap berjasa membangun infrastruktur, stabilitas politik, dan ekonomi. Tapi di sisi lain, ada catatan pelanggaran HAM, korupsi, dan represi politik. Jadi, apakah pantas diberi gelar pahlawan?” Tanya Melki. Dan menarik dibalik polemik tersebut, mereka bertiga juga menyoroti Natalius Pigai yang seolah takut berkomentar apalagi bersikap soal gelar pahlawan Soeharto.
Pigai selama ini memang menjadi salah satu Menteri yang paling disorot karena dianggap kinerjanya buruk. Dalam pemberian penghargaan Soeharto, public sempat berharap Pigai akan punya sikap tegas melihat rekam jejaknya selama ini cukup konsen dalam isu perlindungan HAM. Pigai sebelum diangkat Prabowo jadi Menteri juga pernah menjadi anggota Komnas HAM periode 2012 – 2017. Sayangnya saat wartawan mengejarnya untuk bersuara malah no comment. Tidak memperlihatkan sikap keberpihakan yang jelas.
‘’Mungkin Bang Pigai menjaga jabatannya yang sekian lama sangat diharap,’’ celutup Melki dan disambut ikbal yang menyindir Pigai dengan bahasa sarkasme. Bahkan Ikabl menyindir Pigai cocok berpaket Jokowi yang selama ini di depan public juga terkadang menghindari pertanyaan wartawan dengan jawaban singkat, kok tanya saya? Atau dengan Gibran, nanti saya iya?
Aneh Marsinah dan Soeharto Disandingkan
Selain mengkritik sikap Menteri HAM Pigai, baik Melki, Haikal dan Ikbal juga sepakat mengkritisi pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Mereka memahami pandangan beberapa pihak yang sepakat bahwa Soeharto punya jasa. Hanya saja, tetap tidak bisa dihilangkan dengan berbagai peristiwa kelam selama berkuasa. Praktik KKN pelanggaran HAM dan sebagainya. Bahkan mereka curiga pemberian gelar tersebut sekaligus bertujuan menghapus jejak kejahatan Soeharto selama ini. Termasuk menutup ruang kritik dari public.
“Pertanyaannya: seberapa penting gelar pahlawan nasional? Apakah sekadar simbol politik, atau benar-benar penghargaan moral? Ikat Haikal dengan nada tanya, yang dijawab Melki seharusnya gelar Pahlawan hanya bisa diberikan kepada sosok yang tanpa cacat besar dalam sejarah bangsa.
‘’ Ini yang paling lucu. Mungkin cuma ada di Indonesia. Satu-satunya negara yang aneh ngitu iya. Yang kemudian menjadikan seorang pahlawan si korban dan pelaku di waktu yang sama, di hari yang sama,’’ ujarnya memberi contoh sosok Marsina seorang Perempuan pejuang buruh yang harus korban meninggal dunia karena memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh. Tapi di saat yang sama, Soeharto rezim penguasa penguasa saat itu justru hari ini juga diberi gelar pahlawan bersama Marsina.
‘’Kalau saya jadi Marsina, mungkin goindok juga kalau fotonya ditaruh sederetan dengan Soeharto. Kemarin gue demo lhu susah-susah, sampai gue mati. Sekarang kok figura kita dipajang bareng satu deretan,’’ ujar Ikbal seolah menirukan keberatan jerita hati Marsina
Melki menutup diskusi dan mengajak publik berhak mempertanyakan, apakah gelar pahlawan nasional masih relevan jika diberikan kepada tokoh yang kontroversial. Mari kita terus kritis, karena sejarah bukan sekadar romantisme, tapi juga soal keadilan.”
