JAKARTA — Keputusan tertib warga asal Pati untuk membubarkan diri pada pukul 12.00 WIB terbukti menjadi langkah krusial. Namun, kedamaian yang ditinggalkan justru berganti menjadi kerusuhan berdarah. Di luar rencana gerakan murni yang menuntut pemberantasan korupsi, area di sekitar Gedung DPR RI bertransformasi menjadi panggung konflik premanisme elitis yang berujung tragis.
Ketika Suara Rakyat Dihentikan Skenario ‘Chaos’
Sejak awal, keberadaan massa aksi Kawan Pati yang membawa tuntutan perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor dinilai rentan dijadikan alat politik elitis. Berdasarkan analisis lapangan oleh jaringan aktivis Banten, tercium gelagat penyusupan kelompok bayaran yang didesain untuk memicu kerusuhan dan mengkambinghitamkan massa murni dari daerah.
Saran navigasi lapangan yang diberikan kepada pimpinan aksi Kawan Pati, Mas Botok, sangat tegas: batasi aksi hingga jam 12.00 siang. Apabila muncul tanda-tanda tidak sehat di luar area, segera balik kanan dan bubarkan diri. Petunjuk ini dipatuhi penuh. Massa Kawan Pati menarik diri secara tertib usai menyampaikan aspirasi dan membagikan logistik.
Eskalasi di Panggung ‘Overacting’ Kelompok Preman
Tragedi bermula pascamundurnya elemen aksi rakyat murni. Kekosongan area justru diisi oleh dinamika destruktif dari kelompok ormas/preman yang berdalih menjaga kondusivitas, namun bertindak overacting di luar kendali dan wewenang hukum.
Bentrokan fisik tidak dapat dihindarkan. Berdasarkan temuan di lapangan, eskalasi kekerasan dipicu oleh tindakan represif kelompok preman terhadap elemen demonstran yang masih tersisa atau warga sekitar.
| Kronologi Eskalasi | Fakta Kejadian di Lapangan |
| 00:00 – 12:00 WIB | Aksi murni Kawan Pati berlangsung damai, fokus pada substansi tuntutan UU Perampasan Aset. |
| 12:00 – 12:30 WIB | Massa Kawan Pati secara tertib menarik diri dan membubarkan diri dari kawasan DPR RI. |
| Pascabubar (Eskalasi) | Kelompok Ormas/Preman bertindak di luar wewenang, melakukan aksi represif yang memicu bentrokan fisik. |
| Huru-hara & Korban | Kerusuhan meluas, menimbulkan korban luka-luka hingga jatuhnya korban jiwa di luar elemen aksi rakyat. |
Desakan Ketegangan Hukum bagi Presiden
Kesaksian mendalam terkait eskalasi ini dibeberkan oleh Kang Kholid, nelayan pejuang asal Banten penolak oligarki PIK 2, dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Kang Kholid menegaskan bahwa kerusuhan yang belakangan terjadi bukan berasal dari massa Pati maupun pejuang rakyat murni.
“Presiden harus berani tegas. Hukum harus jadi panglima, tidak melihat itu kawan, tidak melihat itu saudara, tidak melihat orang pernah berutang budi atau apa. Kalau melakukan kesalahan, apalagi sampai jatuh korban, Prabowo harus bertindak tegas, bukan diam dan berlalu seperti kasus KM 50,” ungkap Kang Kholid.
Tragedi ini menjadi ujian krusial bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberaniannya dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus membersihkan panggung demokrasi dari praktik premanisme yang mengubur suara tulus rakyat kecil.
