Jakarta- Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menggelar sidang sengketa administrasi antara Pemohon (Tim Bon Jowi) dengan beberapa institusi sebagai Termohon seperti UGM, KPUD Surakarta dan Polda Metro Jaya. Tim Bongkar Ijazah Jokowi yang kini lebih dikenal dengan Bon Jowi merespon sidang sengketa kemarin menyebut, hasil sidang tersebut semacam blue print yang ingin menegaskan adanya upaya lain yang bisa dilakukan berkaitan dengan polemik berkepanjangan soal keabsahan mantan Presiden tersebut.
‘’Kita mengambil jalan ketiga, bersifat independent.Dengan landasan UU Keterbukaan Informasi, kita memilih jalan yang menurut saya lebih elegan, lebih logis, berbasis bukti, eviden base secara ilmiah, bahwa subjek itu (dalam hal ini ijazah Jokowi) bisa dilacak lebih jauh apakah benar ada dan asli,’’ungkap Syamsuddin Alimsyah, salah satu tim Jon Bowi, yang dikutip dari acara Dialog Live Nusantara TV, (20/11) kemarin.
Seperti diketahui, sidang sengketa ijazah Jokowi yang digelar Komisi Informasi Pusat atau KIP meninggalkan kontroversi lanjutan. Sukarelawan yang tergabung dalam Laskar Cinta Jokowi menuding hakim sidang Rospita Vici Paulyn bersikap tidak netral dan merugikan kubu yang bersengketa. Karenanya mereka berencana melaporkan Rospita ke Badan Reserse Kriminal Polri.
Sidang sengketa ijazah komisi menghadirkan pemohon dari kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi yang terdiri dari akademisi, aktivis, dan jurnalis. Sedangkan pihak termohon terdiri dari badan publik mulai Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum Pusat DKI Jakarta hingga Kota Surakarta, serta Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Menurut Syamsuddin, KIP memiliki kewenangan untuk membuka data, apakah benar Jokowi pernah Kuliah dan menyelesaikan Sarjana S1 di Fakultas Kehutanan UGM.
‘’Sebenarnya sederhana saja gitu ya. Jadi sama yang dipublikasi di beberapa media, ini adalah bagian dari beberapa anak bangsa, ada jurnalis, ada aktifis , ada dosen terpanggil di tengah hiruk pikuk ijazah yang terkesan tidak ada ujung. Tim Bon Jowi melakukan penelitian langsung, kaitannya dengan prosedur misalnya apa iya benar pernah ada terbit ijazah ? katakan seperti itu ada atau tidak ada? Atau kalaupun itu terbit apakah terbitnya itu sesuai dengan prosedur atau tidak?,’’jelasnya.
Jadi, kata Syamsuddin, Bon jowi ini lebih melihat pada aspek sisi administrasi, apakah proses terbitnya administrasi itu sudah sesuai mekanisme atau tidak?.
‘’Jadi (KIP) tidak dalam posisi untuk menyatakan langsung apakah ini asli atau tidak. Dia akan melihat pada prosedurnya,’’kuncinya.
