Jakarta — Pengamat Kebijakan Publik yang juga mantan Sekretaris Jenderal BUMN, Dr. Muhammad Said Didu menyebut Morowali (khususnya IMIP) sebagai “pusat perampokan sumber daya alam yang dilegalisasi oleh pemerintah dan dilindungi penguasa.#
‘’Saya ulangi supaya masuk semua di kepala (otak) pemirsa. Morowali adalah pusat perampokan sumber daya alam yang dilegalisasi pemerintah dan dilindungi penguasa. Morowali lebih berbahaya perampokannya dari freeport,’’ tegas Said Didu sebagaimana dikutif di kanal You Tube Abraham Samad Speak UP.
Said Didu saat itu menjawab pertanyaan mantan Ketua KPK Periode 2011-2015, Dr. Abraham Samad, S.H., M.H., yang bertindak langsung sebagai host di kanal tersebut, terkait sengkarut Bandara IMIP dan praktik mafiah tambang di Marowali.
‘’Kita bersyukur karena sudah terbuka kotak pandora perampokan sumber daya alam yang dibikin rezim Jokowi 10 tahun terakhir ,’’ ujar Said Didu
Said Didu dengan gaya bicara yang khas dan lugas membongkar modus perampokan yang dimaksud. Menurutnya, “perampokan” itu terjadi melalui kebijakan dan fasilitas khusus yang diberikan kepada pelaku industri — antara lain: pembebasan pajak & cukai, bebas tenaga kerja asing, fasilitas bandara + pelabuhan dalam kawasan industri, serta pengaturan regulasi yang sangat longgar terhadap industri besar, dibanding perusahaan BUMN atau tambang lain.
Menurutnya fasilitas seperti bandara di kawasan industri seharusnya dikontrol oleh negara, bukan dikendalikan oleh korporasi — sebab bandara adalah infrastruktur vital dengan implikasi besar terhadap kedaulatan, regulasi, pengawasan, dan transparansi publik. Meski kenyataannya di lapangan tidak demikian karena ada yang melindungi.
Fakta terkait IMIP
Sementara itu, berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpun menyebutkan IMIP merupakan kawasan industri besar di Morowali, Sulawesi Tengah — utamanya untuk pengolahan nikel, termasuk untuk stainless steel dan bahan baterai EV. Skala operasionalnya sangat luas mencakup smelter-smelter besar, pelabuhan, pembangkit listrik, dan kini (menurut pernyataan) bandara serta fasilitas logistik internal.
Kritik masyarakat terutama berkaitan dengan isu lingkungan dan sosial terhadap IMIP sudah cukup lama dan terus disuarakan, meski faktanya respon pemerintah tidak seperti yang diharapkan publik terutama warga lokal.
