JAKARTA — Di tengah ancaman potensi krisis ekonomi yang dinilai lebih kompleks dibanding tahun 1998, ekonom senior Anthony Budiawan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah korektif yang konkret dan berpihak kepada rakyat. Penyelamatan perekonomian nasional disebutnya menuntut kejujuran pemerintah dalam mengevaluasi fundamental serta ketegasan penegakan hukum di sektor keuangan.
Berikut adalah pokok-pokok solusi dan saran strategis yang disuarakan untuk mengantisipasi krisis:
1. Evaluasi Obyektif dan Koreksi Diri terhadap Peringatan Global
- Terbuka pada Penilaian Pasar: Pemerintah dan otoritas bursa diminta untuk meninggalkan sikap defensif serta tidak membangun narasi konfrontasi eksternal—seperti menuding pihak asing atau mencari kambing hitam—dalam menyikapi peringatan dari lembaga penilai global seperti MSCI.
- Berbenah dari Dalam: Koreksi diri harus dilakukan secara jujur, khususnya dengan memberantas tuntas praktik manipulasi pasar, saham gorengan, dan price fixing yang selama ini merusak integritas pasar keuangan domestik serta merugikan investor publik.
2. Penegakan Hukum yang Tegas Tanpa Kompromi
- Sanksi Pidana, Bukan Administratif Semata: Praktik kecurangan di pasar modal yang melibatkan rekayasa harga saham harus ditindak tegas sebagai tindak pidana kejahatan korporasi. Sanksi administratif berupa denda dinilai tidak memberikan efek jera yang sebanding dengan keuntungan fantastis yang diraup para pelaku kejahatan pasar.
- Perlindungan Investor: Penegakan hukum yang transparan dan kredibel mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan investor global sekaligus menghentikan laju pelarian modal (capital outflow).
3. Kebijakan Fiskal yang Berpihak pada Rakyat Kelas Bawah
- Prioritas Perlindungan Daya Beli: Pengelolaan kebijakan ekonomi dan fiskal harus diarahkan secara nyata untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan kelas menengah ke bawah—yang mencakup mayoritas penduduk—dari terjangan lonjakan biaya hidup (living cost) dan inflasi.
- Menghindari Jebakan Kepentingan Kelompok: Pemerintah diingatkan agar tidak tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo di tengah kesulitan rakyat, melainkan harus fokus merumuskan kebijakan yang benar-benar solutif guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Melalui langkah-langkah korektif yang tegas dan berani ini, diharapkan Indonesia dapat mengantisipasi risiko krisis ekonomi yang lebih parah, menjaga stabilitas nilai tukar dan fiskal, serta menyelamatkan masa depan jutaan masyarakat kelas bawah dari ancaman kemerosotan daya beli yang drastis.
