JAKARTA — Peringatan tentang ancaman krisis sosial di Indonesia bukan lagi sekadar bualan atau hiperbola pembuat konten demi mendulang views. Kombinasi runtuhnya daya beli, badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan rontoknya pertahanan ekonomi kelas menengah kini menjadi bom waktu riil yang siap meledak di depan mata.
Hal tersebut dikemukakan oleh ekonom senior Ferry Latuhihin dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Ferry menilai, indikator makroekonomi yang kerap dipamerkan pemerintah kini makin berjarak dengan realitas di meja makan masyarakat. Alarm paling nyaring, menurutnya, datang dari sektor ketenagakerjaan dan penurunan drastis konsumsi domestik.
Kelas Menengah: Kelompok Paling Rentan
Selama ini, kelas menengah dianggap sebagai motor utama penggerak ekonomi nasional melalui konsumsi mereka. Namun hari ini, kelompok ini justru menjadi yang paling babak belur.
“Mereka ini kelompok ‘terjepit’. Tidak miskin cukup untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, tetapi tidak cukup kaya untuk bertahan dari gempuran inflasi barang pokok dan suku bunga kredit yang mencekik,” ujar Ferry dalam tayangan tersebut.
Fenomena “turun kelas” ini diperparah oleh gelombang PHK massal yang belum mereda, terutama di sektor padat karya, tekstil, hingga industri teknologi. Ketika pendapatan hilang atau tergerus, sementara harga pangan dan energi terus merangkak naik akibat pelemahan nilai tukar Rupiah, yang terjadi adalah pengosongan tabungan secara masif.
Dari Krisis Isi Dompet ke Krisis Sosial
Ekonom senior ini mengingatkan bahwa sejarah selalu berulang: krisis sosial hampir selalu dipicu oleh urusan isi perut dan dapur yang mandek. Ketika masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara legal karena lapangan kerja yang hilang, angka kriminalitas dan gesekan sosial di lapangan otomatis akan meningkat.
Kondisi psikologis masyarakat yang makin rentan stres akibat tekanan finansial membuat gesekan kecil di akar rumput bisa memicu konflik yang lebih besar.
Kritik Tajam untuk Regulator
Di sinilah Ferry melihat adanya disconnect atau pemutusan logika antara pembuat kebijakan dan rakyat. Tuntutannya agar pejabat terkait, seperti Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa untuk mundur, adalah kritik tajam terhadap lambatnya respons kebijakan moneter dan fiskal dalam menyelamatkan sektor riil.
Ferry menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik narasi “ekonomi kita masih tumbuh 5 persen.” Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berarti jika pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh segelintir elite, sementara mayoritas masyarakat bawah dan kelas menengah bawah berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari.
Krisis sosial bukanlah ramalan masa depan—ia adalah akumulasi dari pembiaran daya beli yang terus digerus tanpa jaring pengaman yang konkret.
parah sekali indonesia sekarang ini