JAKARTA — Momentum tanggal 21 Mei kembali disorot sebagai hari sakral dan ruang refleksi sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Aktivis pejuang demokrasi, Syamsuddin Alimsyah, mengingatkan bahwa peringatan runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam seharusnya menjadi alarm keras bagi jalannya pemerintahan saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Syamsuddin melalui tayangan di kanal YouTube ASANESIA TV yang diunggah tepat pada peringatan Hari Reformasi, Kamis (21/5/2026).
“Hari ini, 21 Mei, bagi saya adalah hari yang sangat sakral. Sejarah mencatat terjadi ledakan besar, tumbangnya sosok presiden diktator yang berkuasa selama 32 tahun melalui gerakan masif mahasiswa bersama rakyat,” ujar Syamsuddin, dikutip dari kanal ASANESIA TV.
Menurut Syamsuddin, gerakan reformasi 1998 dipicu oleh satu musuh bersama, yaitu kronisnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penyakit birokrasi itulah yang dinilai telah menghimpit kehidupan rakyat dalam kemiskinan dan kesusahan ekonomi pada masa itu.
Namun, ia menyayangkan bahwa agenda perbaikan sistem yang telah diperjuangkan sejak 28 tahun lalu kini terancam layu. Syamsuddin menilai ada indikasi kuat bahwa penyakit KKN yang sempat ditekan pada awal era reformasi, kini justru bangkit kembali dalam bentuk yang lebih ganas.
“Kalau dulu korupsinya terpusat, sekarang polanya berbeda dan jauh lebih ganas. Ada gejala pembagian wilayah korupsi di berbagai lini institusi negara. Bahkan, sekarang kita melihat adanya upaya melegalkan kepentingan tertentu melalui korupsi legislasi dan regulasi,” tegasnya.
Selain menyoroti masalah korupsi dan nepotisme yang kian terbuka, Syamsuddin juga menggarisbawahi kemiripan situasi ekonomi hari ini dengan krisis 1998, terutama terkait fluktuasi nilai tukar rupiah yang telah melampaui angka Rp17.000 per dolar AS serta beban utang negara yang kian membengkak. Ia memperingatkan pemerintah agar segera mengambil kebijakan luar biasa untuk mengatasi masalah daya beli masyarakat dan menutup ruang nepotisme.
“Sejarah memang tidak selalu terulang persis sama, tetapi selalu ada petunjuk. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas untuk menutup celah KKN dan membuka diri terhadap kritik publik, kejenuhan masyarakat bisa menjadi pemantik yang berbahaya bagi stabilitas nasional,” pungkas Syamsuddin.
