JAKARTA — Demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada babak paling kelam. Ketika ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil harus berdarah-darah di jalanan menghadapi blokade, gas air mata, dan intimidasi aparat, di sudut lain, ruang perundingan istana justru terbuka lebar bagi segelintir “mahasiswa pilihan”.
Investigasi mendalam terhadap dinamika gerakan mahasiswa belakangan ini mengonfirmasi rumor yang selama ini berembus di bawah tanah: adanya upaya sistematis dan culas dari oknum aparat keamanan untuk merusak independensi gerakan mahasiswa melalui suap dan kooptasi.
Skandal UBK: Pengakuan Jujur di Balik Karpet Merah Istana
Titik balik dari teronggaknya kedok ini bermula dari Universitas Bung Karno (UBK). Publik sempat dikejutkan oleh aksi sekelompok mahasiswa yang dengan begitu mudahnya menembus barikade protokoler istana untuk diterima berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerakan ini kontras dengan perlakuan yang diterima ribuan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan aliansi masyarakat yang justru diadang secara masif saat hendak menyuarakan aspirasi “Indonesia Bangkrut” di Bundaran HI.
Kejanggalan tersebut akhirnya terjawab. Ketua BEM UBK secara mengejutkan membuat pengakuan jujur yang menampar dunia kemahasiswaan. Ia mengaku telah disuap oleh seorang oknum aparat bernama Aan, yang bergerak menggunakan jejaring alumni atau senior di Fakultas Hukum kampus tersebut. Uang pelicin itu diberikan dengan satu misi: mengoordinasikan massa agar tidak menyuarakan aspirasi secara radikal di jalanan, melainkan masuk ke jalur “dialog formal” yang sudah diatur skenarionya.
Pihak rektorat UBK bergerak cepat. Menjaga marwah nama besar Bung Karno, kampus resmi menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua BEM. Kasus ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pragmatisme dan infiltrasi aparat telah masuk ke jantung organisasi intra-kampus.
Standar Ganda Aparat: Karpet Merah vs Blokade TNI-Polri
Kontras publik ini memperlihatkan skenario yang sangat culas. Di satu sisi, suara kritis yang murni—seperti yang dibawa oleh ribuan mahasiswa UI dan masyarakat sipil di Bundaran HI—dianggap sebagai ancaman stabilitas. Mereka dihadang oleh blokade ketat aparat gabungan TNI dan Polri, disekat jalurnya, hingga mengalami berbagai bentuk intimidasi digital maupun fisik.
Di sisi lain, kelompok mahasiswa yang “sudah dijinakkan” lewat operasi senyap oknum aparat diberikan panggung, dicitrakan sebagai kelompok yang intelektual karena mau berdialog, padahal gerakan mereka merupakan hasil transaksi di bawah meja. Ini adalah upaya de-radikalisasi gerakan mahasiswa yang dirancang untuk memecah belah solidaritas antar-kampus.
Pidato Bersayap Prabowo dan “Tembakan” Balik Ganjar Pranowo
Di tengah memanasnya tensi politik, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Gorontalo justru melontarkan pernyataan bersayap. Prabowo mengklaim bahwa dirinya sudah mengantongi nama-nama pihak yang suka mendanai atau membayar aksi demonstrasi mahasiswa.
Namun, pidato Presiden tersebut menyisakan tanda tanya besar dan dinilai tebang pilih. Prabowo tidak merinci demonstrasi mana yang dimaksud—apakah demo “pesanan” yang difasilitasi masuk istana, atau justru ia sedang mendelegitimasi gerakan murni mahasiswa UI di Bundaran HI? Tragisnya, Presiden juga sama sekali tidak memberikan penegasan atau jawaban substansial atas substansi tuntutan “Indonesia Bangkrut” yang disuarakan mahasiswa.
Sikap ofensif Presiden ini langsung memantik respons kritis dari oposisi. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, angkat bicara hari ini, Kamis (25/6/2026). Ganjar dengan tegas mengingatkan penguasa bahwa menuduh seluruh demonstrasi sebagai gerakan bayaran adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis rakyat.
“Beliau sudah tahu maka beliau sudah bisa menyikapi. PDI Perjuangan menghormati pernyataan-pernyataan Presiden yang beliau sampaikan di mana pun. Kami selalu mengikuti dengan saksama termasuk respons publik. Kalau memang ada pihak yang membiayai demonstrasi, tentu lebih baik dibuka kepada publik dan diproses secara hukum,” kata Ganjar saat dihubungi.
Tantangan Ganjar ini seolah menelanjangi gertakan politik yang kerap digunakan penguasa untuk membungkam kritik. Jika pemerintah konsisten ingin membersihkan gerakan mahasiswa dari intervensi uang, maka oknum aparat seperti “Aan” yang terbukti menyuap Ketua BEM UBK-lah yang harus pertama kali diseret ke ranah hukum, bukan justru memeliharanya sebagai operator lapangan.
