JAKARTA — Fenomena pejabat publik maupun pimpinan lembaga negara yang disinyalir mengabaikan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) demi mengejar agenda politik praktis dinilai kian mengkhawatirkan. Sejumlah pakar kebijakan publik dan pengamat politik menilai kecenderungan ini berisiko memperlemah kinerja institusi dan merusak profesionalisme pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, menyoroti pentingnya pejabat negara untuk tetap fokus pada amanah undang-undang dan tidak mengedepankan kalkulasi politik praktis. Menurutnya, ketika seorang pejabat lebih sibuk mengurus manuver politik atau menjaga kepentingan kelompok tertentu ketimbang menjalankan fungsi utamanya, maka kepentingan masyarakat luas yang menjadi taruhannya.
“Tugas pokok dan fungsi disumpahkan untuk melayani publik dan menegakkan hukum, bukan dijadikan instrumen politik,” tegas Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta. Ia menambahkan bahwa ketidakfokusan ini sering kali tecermin dari lambatnya penyelesaian isu-isu strategis rakyat serta menurunnya akuntabilitas lembaga.
Dampak Buruk Keterlibatan Politik Praktis
Beberapa riset tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat profesional dalam dinamika politik praktis memicu dampak berantai, antara lain:
- Penurunan Kualitas Pelayanan Publik: Fokus kerja terbelah antara memenuhi target organisasi dan melayani kepentingan politik.
- Erosi Netralitas Aparatur: Rentan timbulnya konflik kepentingan serta politisasi jajaran di tingkat bawah.
- Merosotnya Kepercayaan Publik: Masyarakat cenderung skeptis terhadap kebijakan yang dikeluarkan karena dianggap memuat agenda terselubung.
Dorongan Evaluasi dan Ketegasan Pimpinan
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat hukum dan mantan aparatur negara menegaskan pentingnya pengawasan ketat serta evaluasi berkala dari pimpinan tertinggi negara. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada retorika politik, tetapi pada pencapaian indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang nyata.
Publik berharap agar para pejabat negara dapat kembali tegak lurus pada amanah konstitusi dan memprioritaskan penyelesaian masalah rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek.
