JAKARTA — Ketegangan menyelimuti perselisihan keterbukaan informasi publik terkait dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo. Perwakilan tim advokasi Bonjowi (Bongkar Jokowi) kembali mendatangi kantor Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta untuk mempertanyakan ketidakpastian dan penundaan jadwal persidangan sengketa informasi yang dinilai kian berlarut-larut.
Kedatangan mereka kali ini memuncak pada kekecewaan besar. Narasumber utama dari Tim Bonjowi, Dr. Leony Lidya, menyampaikan kritik kerasnya atas absennya para komisioner KIP yang baru dilantik saat ditemui di lokasi.
“Kami mengaku sangat kecewa. Padahal sengketa ini sangat urgen dan mendesak demi tegaknya sebuah kebenaran, kepastian, dan keadilan,” ujar Dr. Leony Lidya sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube ASANESIA TV.
1. Duduk Perkara: Mengapa Kasus Ini Dinilai Krusial?
Sengketa informasi publik ini berfokus pada permohonan keterbukaan dokumen yang melibatkan Polda Metro Jaya. Tim Bonjowi mendesak pembukaan akses atas 505 barang bukti/dokumen yang sebelumnya disita dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait riwayat pendidikan Joko Widodo.
Tiga poin utama yang dituntut untuk dibuka secara transparan meliputi:
- Riwayat Pendidikan: Kejelasan rekam jejak akademis Joko Widodo selama berkuliah.
- Prosedur Legalisir: Keabsahan dokumen dan mekanisme legalisir ijazah.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) UGM: Dokumen prosedur standar administrasi kemahasiswaan di UGM pada rentang tahun 1980–1985.
Bagi pihak pemohon, pembukaan 505 dokumen ini merupakan kunci utama untuk menjawab keraguan publik dan memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi semua pihak.
2. Kronologi Penundaan dan Impas Prosedural
Langkah hukum yang ditempuh Tim Bonjowi sejatinya telah melewati proses administrasi yang panjang dan berliku:
[September 2025] --> Permohonan Sengketa Awal Didaftarkan
[Desember 2025] --> Putusan Sela / Arahan Perbaikan
[Januari-Februari 2026] --> Pendaftaran Ulang / Revisi Sengketa Resmi Masuk
[Maret-April 2026] --> Penundaan Akibat Masa Transisi Komisioner KIP
[Oktober 2026] --> Sengketa Belum Dijadwalkan; Tim Mendatangi KIP
Meskipun berkas sengketa telah dinyatakan lengkap dan memenuhi tenggat waktu prosedural (yang idealnya diselesaikan dalam batas waktu 100 hari kerja), persidangan tak kunjung dimulai. Alasan awal penundaan yang disebut-sebut karena transisi pergantian komisioner KIP kini dinilai tak lagi relevan, mengingat jajaran komisioner baru telah resmi dilantik.
3. Catatan Redaksi: Tiga Sorotan Utama
Ulasan ini menggarisbawahi tiga persoalan mendasar dari sikap dan kinerja lembaga Komisi Informasi Pusat dalam menangani perkara ini:
A. Ujian Akuntabilitas Lembaga
KIP dibentuk atas amanat undang-undang untuk menjamin hak masyarakat atas informasi publik. Ketika lembaga pengawal keterbukaan ini justru menunjukkan sikap tertutup dan enggan memberikan kepastian jadwal sidang, independensi dan komitmen KIP dipertanyakan di hadapan publik.
B. Potensi Pelanggaran Etik Profesi
Penundaan yang berlarut-larut tanpa alasan substantif berpotensi menabrak aturan internal KIP sendiri (seperti PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). Tim pemohon mengisyaratkan peluang membawa ketidakjelasan ini ke tingkat Dewan Etik jika ada indikasi kesengajaan untuk mengendapkan perkara.
C. Urgensi Momentum Hukum
Di tengah perhatian publik yang terus menyoroti isu transparansi pejabat publik, penuntasan sengketa informasi ini secara cepat dan terbuka sangat penting untuk mencegah timbulnya spekulasi liar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
Kesimpulan
Langkah Tim Bonjowi mendatangi KIP menunjukkan bahwa tuntutan atas keterbukaan informasi bukan sekadar polemik politik, melainkan ujian nyata bagi penegakan hukum dan transparansi di Indonesia. Keputusan komisioner KIP untuk segera menetapkan jadwal persidangan akan menjadi penentu apakah KIP mampu berdiri sebagai benteng keterbukaan informasi atau justru terjebak dalam prasangka keterlibatan skenario politik.
