JAKARTA — Momentum Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, diwarnai tekanan politik yang semakin menebal dari publik. Pendiri Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) sekaligus pegiat antikorupsi, Syamsuddin Alimsyah, menyoroti dua isu besar yang berpotensi mengguncang konstelasi politik nasional: desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pembongkaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di kanal YouTube Ustadz Demokrasi, Syamsuddin menegaskan bahwa Sidang Paripurna kali ini bukan sekadar agenda rutin transisi masa reses parlemen.
“Sidang paripurna kali ini berbeda karena berada di tengah eskalasi desakan masyarakat sipil. Ini adalah momentum pertobatan bagi parlemen untuk membuktikan apakah mereka sungguh-sungguh menyuarakan aspirasi rakyat atau sekadar formalitas,” ujar Syamsuddin.
Soroti Keabsahan Administrasi dan Wacana Perpres
Mengenai dinamika pemakzulan Wakil Presiden, Syamsuddin menilai desakan publik memiliki landasan yuridis yang perlu direspons serius oleh anggota dewan lintas fraksi. Menurutnya, persoalan keabsahan administrasi dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan (suket) berimplikasi langsung pada legitimasi posisi konstitusional Wapres.
Ia mendorong DPR untuk mengoptimalkan hak konstitusionalnya tanpa berbelit-belit.
“DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hingga Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Proses hukum dan administrasi yang dinilai cacat demi hukum seharusnya dapat ditindaklanjuti secara cepat ke Mahkamah Konstitusi dan MPR,” tutur Syamsuddin.
Guna mencegah implikasi hukum pada kebijakan negara selama proses persidangan di DPR berjalan, Syamsuddin juga menghembuskan gagasan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) guna menonaktifkan sementara kewenangan Wapres demi menjaga kepastian konstitusi.
Skandal Penyadapan: Desak Pansus Angket dan Tim Independen
Selain isu pemakzulan, Syamsuddin memberikan perhatian mendalam terhadap pembongkaran kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara. Ia menyebut kasus ini bukan kejahatan siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara.
Syamsuddin mengkritik lambatnya progres penyidikan yang sejauh ini baru menetapkan empat orang tersangka dari unsur kepolisian.
“Tidak logis jika aksi penyadapan berskala nasional dan berlangsung lama ini hanya melibatkan beberapa orang saja. Penanganan kasus ini harus dilakukan ekstraordiner,” tegasnya.
Untuk mengungkap motif utama di balik skandal tersebut secara transparan, ia menyuarakan dua langkah konkret:
- Pembentukan Pansus Angket di DPR: Langkah ini penting agar penyelidikan lintas fraksi dapat mengusut aliran data serta keterlibatan aktor intelektual.
- Pembentukan Tim Penyidik Independen (Ad Hoc): Melibatkan unsur masyarakat sipil dan pakar hukum agar proses penyidikan tidak terkendala oleh konflik kepentingan internal institusi.
Syamsuddin juga merekomendasikan agar penahanan terhadap para tersangka penyuplai maupun pelaksana penyadapan dipindahkan ke fasilitas dengan pengamanan super ketat (super maximum security) seperti Lapas Gunung Sindur, demi menjamin keamanan saksi dan sterilitas pemeriksaan.
Ujian Legitimasi Parlemen
Menutup ulasannya, Syamsuddin mengimbau elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk terus mengawal jalannya sidang-sidang di Senayan.
“Masyarakat harus terus memantau. Drama politik hanya bisa dihentikan jika kesadaran kritis publik konsisten menekan dan menuntut akuntabilitas negara,” pungkasnya.
