Ist)
JAKARTA — Penilaian raport merah dilayangkan oleh kalangan masyarakat sipil terhadap kinerja dan komitmen pemerintahan saat ini. Dalam hal pemberantasan korupsi, kepatuhan konstitusi, serta penataan sistem politik, kinerja pemerintah dinilai sangat memprihatinkan dan berada jauh di bawah standar kelulusan.
Rapor minus tersebut ditegaskan dalam forum diskusi publik yang ditayangkan ulang melalui kanal YouTube Ustadz Demokrasi.
Dalam pemaparannya di akhir sesi diskusi, Direktur Eksekutif Perludem sekaligus perwakilan Kabinet Bayangan, Khoirunnisa Nur Agustyati, secara gamblang memberikan skor evaluasi yang mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat sipil.
Rapor Merah: Nilai 4,5 dari 10
Saat dimintai penilaian objektif mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan penegakan hukum antikorupsi, Khoirunnisa tanpa ragu melayangkan skor yang tergolong tidak lulus.
“Untuk skornya, kalau pakai angka 1 sampai 10, saya kasih 4,5,” tegas Khoirunnisa dalam tayangan Ustadz Demokrasi.
Penilaian rendah ini bukan tanpa alasan. Angka 4,5 menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan atas melencengnya tata kelola negara dari pilar-pilar demokrasi dan semangat reformasi.
Rangkaian Kegagalan Sistemik
Skor buruk tersebut bersumber dari beberapa catatan kritis mendasar yang mengemuka selama forum diskusi:
- Pembiaran Kerusakan Sistem Pemilu: Adanya pembangkangan politik secara sengaja untuk tidak merevisi UU Pemilu dan UU Partai Politik, yang dinilai sebagai bentuk malpraktik pemilu yang merawat kecurangan serta politik uang.
- Keterlibatan Oligarki dan Korupsi Parpol: Mahalnya biaya politik yang dibiarkan tanpa reformasi, sehingga memaksa partai politik tersandera oleh penyokong modal (pihak ketiga) dan menyuburkan praktik korupsi di birokrasi.
- Absennya Checks and Balances: Menggemuknya koalisi pendukung pemerintah di parlemen yang mematikan fungsi pengawasan legislatif, sehingga keputusan strategis diambil secara ugal-ugalan tanpa memperhitungkan kepatuhan konstitusi dan kepentingan publik.
Alarm Nyaring untuk Penguasa
Pemberian skor 4,5 ini menjadi alarm nyaring bagi penguasa bahwa di balik narasi keberhasilan pembangunan, ada erosi demokrasi dan pelemahan hukum yang makin memprihatinkan di mata publik.
Masyarakat sipil menegaskan bahwa tanpa adanya reformasi total pada sistem pendanaan partai politik, perbaikan kerangka hukum pemilu, serta pengembalian independensi lembaga antikorupsi, nilai kinerja pemerintahan dikhawatirkan akan terus merosot dan mengancam masa depan demokrasi Indonesia.
