JAKARTA — Dugaan penyadapan yang mengincar lingkaran dalam Istana Presiden memicu gelombang desakan pengusutan tuntas dari para pengamat militer dan keamanan nasional. Tindakan penetrasi informasi terhadap simbol tertinggi negara ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan serta stabilitas keamanan negara.
Pengamat militer dan intelijen senior, Selamat Ginting, menyamakan manuver pembocoran informasi dan infiltrasi intelijen ini dengan pola-pola operasi terselubung dalam sejarah politik nasional. Menurutnya, keseriusan penanganan kasus ini harus dibuktikan dengan ketegasan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen.
“Penyadapan terhadap kepala negara atau lingkaran utama kekuataan adalah bukti terjadinya kebobolan sistem proteksi informasi. Jika dibiarkan tanpa tindakan hukum yang transparan, ini meruntuhkan kredibilitas sistem keamanan nasional kita,” ujar Selamat Ginting dalam program #SPEAKUP.
Ia menyoroti lambatnya penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran ini. Dari skala kerentanan dan indikasi bukti awal, Selamat Ginting menilai seharusnya sudah ada setidaknya 14 orang tersangka yang dijerat hukum guna membongkar jaringan intelijen jahat di balik skandal tersebut.
Di sisi lain, publik dan parlemen mendesak adanya pengawasan ketat serta reformasi internal pada lembaga-lembaga keamanan negara. Penegakan hukum yang transparan tanpa pandang bulu dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi politik yang dapat memperkeruh kondisi nasional.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran penegak hukum dan otoritas keamanan negara masih terus didorong untuk memberikan kejelasan status hukum serta melacak dalang utama di balik dugaan penyadapan tersebut.
