JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak serta-merta meredam badai konstitusi. Di balik langkah politik yang dinilai berbalut “kesatria” tersebut, para pakar hukum dan tata negara menilai manuver ini justru menyimpan celah pelik yang mencederai akal sehat hukum Indonesia.
Sebagai mantan Menteri Otonomi Daerah sekaligus ilmuwan politik senior, Prof. Ryaas Rasyid, dengan tegas membongkar bahwa secara yuridis, kedudukan Gibran sejak awal sudah cacat dan batal demi hukum. Putusan final Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan bahwa syarat konstitusional tersebut tidak pernah terpenuhi.
“Sejak MA dan MK itu mengeluarkan keputusan, dia sudah tidak sah sebagai wakil presiden karena syarat yang ditetapkan oleh konstitusi tidak terpenuhi. Karena sudah tidak sah, berarti batal demi hukum. Oleh karena itu, Gibran seharusnya berhenti—sudah tidak mendapatkan lagi fasilitas-fasilitas negara,” tegas Prof. Ryaas dalam perbincangan mendalam di kanal Abraham Samad SPEAK UP (,).
Drama Mundur vs. Hak Menyatakan Pendapat (HMP)
Sebelum surat pengunduran diri itu mendarat di meja MPR dan Presiden Prabowo Subianto, riuh politik di parlemen sejatinya sudah bergerak cepat. Sebanyak 120 anggota DPR lintas fraksi bahkan telah menyetujui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berujung pada proses pemakzulan.
Namun, begitu surat mundur diajukan, proses di parlemen mendadak tiarap. Prof. Ryaas menilai penghentian agenda HMP ini sebagai tindakan yang tidak wajar dan menunjukkan parlemen yang melempem.
“DPR itu terlalu lambat… sudah nyata-nyata MA dan MK itu membatalkan. Artinya, keputusan MK itu bahwa dia tidak punya ijazah atau setara dengan ijazah SMA dan keputusan MA yang membatalkan surat keterangan itu, itu kan sesungguhnya secara konstitusional kedudukan Gibran sudah tidak sah,” ujar Prof. Ryaas (,).
Ia menambahkan, pengunduran diri sukarela yang diterima begitu saja justru memberi hak istimewa kepada Gibran—seperti hak pensiun dan pengawalan melekat—seolah-olah ia mundur secara terhormat. Padahal, jika merujuk pada pelanggaran persyaratan mutlak, status hukum yang batal menuntut adanya pengukuhan pemberhentian secara tidak hormat agar fasilitas negara otomatis tercabut (,).
DPR dan MPR Dituntut Jangan “Masuk Angin”
Hingga kini, publik dihadapkan pada preseden buruk apabila lembaga legislatif memilih bungkam dan membiarkan drama pengunduran diri ini menutup celah hukum yang substansial. Prof. Ryaas mendesak agar parlemen tetap melanjutkan agenda konstitusionalnya untuk memperjelas tradisi penegakan hukum di masa depan.
“Kalau MPR mau memperjelas ini kasus, tetap dia membuat keputusan pemaksulan, keputusan memberhentikan. Karena itu kan haknya MPR, memberhentikannya itu dengan alasan tidak memenuhi syarat, bukan karena dia mundur,” tegasnya ().
Bagi masyarakat luas, peristiwa ini menjadi ujian besar bagi kesehatan demokrasi Indonesia: apakah hukum akan ditegakkan secara objektif demi menjaga marwah konstitusi, atau justru tunduk pada kompromi politik di balik layar?



