Refleksi Demokrasi dan Catatan Kritis: Saatnya Bangsa Indonesia Keluar dari Budaya Memuja Kekuasaan

image 2026 11 18t093253.230

JAKARTA — Peristiwa ketatanegaraan yang mengguncang Indonesia belakangan ini bukan sekadar dinamika politik biasa, melainkan ujian berat bagi kesehatan demokrasi nasional. Di tengah karut-marut hukum dan manuver elite, publik diingatkan akan pentingnya membangun tradisi baru: sebuah peradaban politik yang menempatkan kejujuran, kebenaran, dan kedaulatan rakyat sebagai panglima tertinggi.

Prof. Ryaas Rasyid, ilmuwan politik senior sekaligus mantan Menteri Otonomi Daerah, menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh lagi membiarkan kekuasaan bertindak sewenang-wenang mengangkangi konstitusi demi kepentingan kelompok atau pribadi.

“Jangan sampai di belakang hari kita membiarkan satu kekuasaan bertindak sewenang-wenang, mengangkangi konstitusi dan aturan-aturan demi kepentingan pribadi dia. Kita harus alergi, kita harus sensitif menghadapi setiap tingkah laku penguasa. Jadi jangan lagi kita meneruskan kebiasaan itu: memuja-muja penguasa dan tidak berani membuka kesalahan penguasa,” ungkap Prof. Ryaas dalam wawancara mendalam di kanal Abraham Samad SPEAK UP (,).

Melawan Budaya “Bebek Lumpuh” di Parlemen

Kritik tajam turut diarahkan kepada lembaga legislatif yang memegang mandat pengawasan. Menurut Prof. Ryaas, DPR dan MPR tidak boleh kehilangan taringnya atau berubah fungsi menjadi sekadar “bebek lumpuh” yang tunduk tanpa daya di bawah bayang-bayang eksekutif.

Jika parlemen gagal menjalankan fungsi koreksi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, keberadaan mereka di gedung perwakilan rakyat kehilangan esensi substansialnya.

“Kekuasaan adalah milik rakyat, dia wajib dikawal dan wajib dikoreksi oleh rakyat… Kalau parlemen yang tidak mampu lagi melaksanakan fungsi koreksi dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan itu adalah parlemen yang lembek… Parlemen itu hanya punya harga jika dia memainkan peranannya sebagai pengawas atas jalannya kekuasaan,” tegas Prof. Ryaas (,).

Membangun Peradaban Baru Berbasis Kejujuran

Sebagai penutup dari rangkaian refleksi panjang ini, kaum intelektual, aktivis civil society, serta seluruh rakyat Indonesia diajak untuk terus merawat nalar kritis. Kejujuran yang kerap menjadi barang mahal di panggung politik harus direbut kembali agar sejarah kelam manipulasi konstitusi tidak terus berulang dari waktu ke waktu.

“Bangsa ini harus membangun satu peradaban baru, satu peradaban yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan tentang bagaimana seharusnya kekuasaan itu dikelola,” pungkasnya ().

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top