JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang menyedot anggaran mandatory spending pendidikan hingga 50 persen demi mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah bunuh diri taktis. Pemotongan masif ini dituding menjadi biang kerok makin hancurnya mutu pendidikan nasional dan membiarkan ratusan ribu anak di daerah pelosok terjerembab dalam jurang buta aksara.
Dalam sebuah diskusi tajam, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Mantan Ketua Komnas HAM, Prof. Dr. Hafid Abbas, mengungkapkan bahwa pengalihan dana pendidikan ke proyek MBG telah mengorbankan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan yang paling fundamental.
“Kita melihat politik anggaran yang tidak dipandu asas keadilan. Komponen utama seperti kesejahteraan guru, fasilitas kelas, dan pemenuhan standar minimal sekolah diabaikan karena anggarannya dikuras habis,” ujar Prof. Hafid Abbas dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Dampak dari “jalan pintas” anggaran ini berbuah rapor merah yang mengerikan di lapangan. Hafid membeberkan data sekoci pendidikan di wilayah terluar: di Kabupaten Asmat, Papua, sebanyak 89 persen murid dilaporkan belum bisa membaca dan menulis. Lebih parah lagi, di wilayah pegunungan, terdapat 60 persen lulusan SD, 50 persen tamatan SMP, dan bahkan 40 persen lulusan SMA yang ditemukan dalam kondisi buta aksara akibat ketiadaan guru dan fasilitas yang layak.
Eksploitasi Guru dan Sekolah yang Sekarat Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyoroti bagaimana pemangkasan anggaran ini langsung mencekik leher para pahlawan tanpa tanda jasa. Anggaran yang menipis membuat kesejahteraan guru—terutama guru honorer—berada di bawah garis kemanusiaan, yang memaksa mereka memecah fokus demi bertahan hidup.
“Bagaimana mutu pendidikan tidak terabaikan jika pengajarnya sendiri tidak sejahtera? Banyak guru terpaksa merangkap menjadi driver ojek online atau berjualan kue di sekolah hanya agar bisa makan. Pikirannya terpecah, tidak mungkin bisa mentransfer ilmu dengan baik,” kritik Abraham Samad dengan nada getir.
Kondisi fisik sekolah pun kian memprihatinkan. Ketiadaan dana rehabilitasi membuat pemandangan gedung sekolah yang hampir runtuh dan ruang kelas tanpa aliran listrik menjadi hal lumrah yang bahkan terjadi di wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor.
Tuntutan Efisiensi Non-Pendidikan Pemerintah dikritik keras karena dinilai tidak kreatif dan malas mencari alternatif pendanaan. Padahal, alokasi dana untuk mengenyangkan anak-anak miskin seharusnya bisa diambil dari pos anggaran lain yang rawan pemborosan atau sarat kepentingan politik.
“Kenapa dana pendidikan yang langsung disasar? Padahal negara punya subsidi listrik, subsidi BBM, hingga dana Bansos senilai Rp400 triliun hingga Rp500 triliun di Kementerian Sosial yang sering dieksploitasi menjadi BLT atau ‘serangan fajar’ menjelang pemilu. Pemerintah juga harus kreatif melakukan efisiensi, kurangi perjalanan dinas menteri ke luar negeri yang tidak esensial,” tegas Hafid Abbas.
Para pengamat mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan long-term impact (dampak jangka panjang) dari investasi pendidikan. Jika pemotongan anggaran demi proyek MBG yang korup ini terus dipaksakan, Indonesia diprediksi tidak akan memanen generasi emas, melainkan terjebak dalam bencana kemunduran intelektual massal pada dekade mendatang.
