JAKARTA — Program andalan Pemerintah, Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang semula digadang-gadang sebagai solusi penuntasan stunting, kini justru berubah menjadi ladang jarahan koruptor. Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Prof. Dr. Hafid Abbas, membongkar data mengejutkan terkait adanya kebocoran dan komersialisasi anggaran yang mencapai angka fantastis, yakni Rp1,7 triliun setiap bulannya.
Ironisnya, dana yang menjadi bancakan para koruptor—termasuk menyeret oknum jenderal polisi aktif—tersebut dikuras langsung dari anggaran mandatory pendidikan nasional yang dipotong hingga 50 persen.
“Saya membaca laporan dan datanya, ternyata korupsinya sebulan di MBG itu Rp1,7 triliun. Setiap bulan terjadi korupsi Rp1 triliun lebih. Ini adalah kejahatan korupsi yang sama sekali di luar batas kemanusiaan,” ujar Prof. Hafid Abbas dalam wawancara mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Sabtu (4/7/2026).
Hafid mengibaratkan penjarahan dana konsumsi anak-anak miskin ini layaknya seorang pencuri yang tega menguras celengan kotak amal di dalam masjid. Bukannya menjadi berkah untuk memperbaiki gizi buruk, tata kelola proyek yang amburadul dan berorientasi pada pembagian keuntungan oknum elit ini justru sempat mengakibatkan puluhan ribu anak di daerah mengalami keracunan makanan.
Mengorbankan Masa Depan Anak Bangsa Dampak dari pemotongan masif anggaran pendidikan demi program MBG ini dinilai sangat fatal bagi kelangsungan sekolah di berbagai daerah pelosok. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki ribuan gedung sekolah yang hampir roboh, pengadaan listrik, dan pemenuhan kuota guru, justru hilang tak berbekas.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang memandu jalannya diskusi, mengamini bahwa politik anggaran pemerintah saat ini sangat tidak sehat dan cenderung mengambil jalan pintas yang merusak.
“Karena anggaran pendidikan disedot masuk ke dalam MBG, konsekuensinya pastilah mutu pendidikan jadi terabaikan. Indikator pengajarnya menjadi tidak sejahtera, bagaimana mau mengajar dengan baik kalau guru-guru kita sendiri kesusahan untuk makan,” tegas Abraham Samad.
Hafid Abbas menambahkan, dampak nyata dari hancurnya anggaran pendidikan ini sudah terlihat di lapangan. Di Kabupaten Asmat, Papua, misalnya, dilaporkan sekitar 89 persen murid belum bisa membaca dan menulis. Hal serupa terjadi di daerah pegunungan di mana 40 persen lulusan SMA ditemukan dalam kondisi buta aksara.
Desakan Reformasi dan Sistem Targeted Kedua tokoh tersebut mendesak agar pemerintah segera menghentikan syahwat korporatisasi dalam program MBG. Penegakan hukum yang tegas oleh Kejaksaan Agung (Kejegung) terhadap oknum-oknum pengelola serta perwira tinggi yang terlibat harus dikawal ketat.
Kendati carut-marut, Hafid Abbas menilai program makanan gratis ini tidak perlu dihentikan total, melainkan harus dirombak total tata kelolanya menjadi sistem yang tepat sasaran (targeted) khusus untuk anak-anak miskin di luar Pulau Jawa yang selama ini terpinggirkan dari perputaran ekonomi.
Pemerintah juga diminta mencontoh negara seperti Jepang dan Finlandia yang menerapkan pengelolaan berbasis komunitas (community-based), di mana pemenuhan pangan dipasok langsung oleh petani lokal ke sekolah-sekolah, bukan melalui tender proyek terpusat yang rawan diakali oleh para oligarki dan aparat korup.
