Skandal Pencalonan Gibran: Bongkar Pasang Aturan Demi Kekuasaan dan “Penipuan” Terhadap Rakyat

image 2026 11 18t094235.134

JAKARTA — Panggung politik tanah air kembali diguncang oleh sorotan tajam terhadap proses di balik layar pencalonan wakil presiden sebelumnya. Bukan sekadar dinamika biasa, para pakar menilai karpet merah yang membentang bagi Gibran Rakabuming Raka merupakan hasil rekayasa aturan yang sistematis—melibatkan perubahan produk hukum hingga tafsir konstitusi yang melampaui batas kewenangan.

Prof. Ryaas Rasyid, ilmuwan politik senior sekaligus mantan Menteri Otonomi Daerah, secara terbuka menyebut bahwa karut-marut ini terjadi karena instrumen hukum sengaja diatur sedemikian rupa demi memuluskan jalan kekuasaan tertentu, yang kemudian berujung pada pembohongan publik skala besar.

“Gibran kan tidak begitu saja masuk… karena ada perubahan pada KPU, peraturan KPU. Oke, itu kemudian MK membuat aturan baru—ini juga satu sesuatu yang bisa saya pertanyakan, sering saya pertanyakan. Bagaimana bisa MK membuat aturan baru yang mengatakan bahwa umur bisa lebih rendah dari aturan yang berlaku asalkan dia berpengalaman jadi kepala daerah? Ini kan namanya merumuskan undang-undang, dari mana MK bisa diberi kewenangan membuat undang-undang?” ungkap Prof. Ryaas dalam wawancara eksklusif di kanal Abraham Samad SPEAK UP (,).

Cacat Sejak Awal: Rekayasa PKPU hingga Putusan MK

Dalam analisis tajamnya, Prof. Ryaas menyoroti bagaimana lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga konstitusi justru terseret dalam pusaran utak-atik aturan. Mulai dari celah administratif penyetaraan ijazah hingga lahirnya tafsir kontroversial di Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi kepala daerah di bawah usia minimum, semuanya dinilai menyalahi nalar ketatanegaraan yang sehat.

Akibat dari manipulasi berlapis ini, publik digiring untuk memilih figur yang sejak awal tidak memenuhi kualifikasi yuridis maupun kompetensi substansial.

“Dan dan menipu rakyat Indonesia, dan dipaksakan dirinya maju, dan rakyat harus memilih dia kan? Jadi tindakan penipuan… Walaupun kalau diusut, itu bukan tindakan Gibran pribadi, oke; dia berada di tengah kancah penipuan itu, tapi bukan tindakan dia. Itu tindakan dari seorang presiden yang kebetulan ayahnya, ya, yang memanipulasi semua ini,” tegas Prof. Ryaas (,).

Tanggung Jawab Moral dan Desakan Penegakan Hukum

Meski Gibran berada di garis depan sebagai penikmat kedudukan tersebut, Prof. Ryaas menegaskan bahwa akar persoalan dan pertanggungjawaban moral maupun hukum tidak boleh berhenti pada sosok sang wakil presiden semata. Seluruh kegaduhan dan manipulasi institusional ini harus diletakkan sebagai beban pertanggungjawaban dari aktor intelektual di baliknya.

Oleh karena itu, desakan agar aparat penegak hukum—khususnya Bareskrim—tetap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan unsur pidana dalam pencalonan tersebut menjadi harga mati. Penyelidikan wajib dilakukan bukan sekadar untuk menghukum individu, melainkan membongkar sindikat manipulasi kekuasaan agar tidak menjadi preseden buruk bagi generasi mendatang.

“Makanya perlu Bareskrim menindaklanjuti… supaya ketahuan nanti siapa pelakunya. Jadi bukan hanya fokus pada Gibrannya, tapi membongkar bagaimana proses penipuan, bagaimana proses penyimpangan itu terjadi, siapa aktornya—intellectual dader-nya… Supaya kita tidak mewariskan satu beban pada generasi yang akan datang, bahwa konstitusi bisa begitu saja dimanipulasi dan tanpa risiko,” pungkas Prof. Ryaas (,).

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top