Kelakar Prabowo di Gorontalo: Isyarat Kapolri Listyo Sigit Sulit Diganti?

Presiden Prabowo menghadiri puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo (Firda/detikcom)

JAKARTA — Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo di pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kian dihujani sorotan tajam. Gelombang aspirasi publik yang mendesak agar Kapolri segera dicopot atau diganti semakin menguat. Alasan di balik desakan ini tak main-main: mulai dari masa jabatan yang dinilai sudah terlalu lama—menjadikannya salah satu Kapolri dengan masa dinas terpanjang—hingga rentetan skandal besar yang mengguncang korps bhayangkara selama beberapa tahun terakhir.

Sebut saja Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter, misteri kasus KM 50, skandal mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo, hingga yang terbaru, Tragedi Agustus yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol) akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) petugas. Rentetan peristiwa ini bahkan sempat memicu lahirnya Komite Percepatan Reformasi Polri sebagai bentuk mosi tidak percaya publik.

Namun, di tengah derasnya tuntutan reformasi tersebut, sebuah anomali politik terjadi di Senayan. DPR RI justru memberikan penilaian yang bertolak belakang dengan sentimen publik. Ketua Komisi III DPR bahkan secara bombastis menyebut Listyo Sigit sebagai “Kapolri terbaik sepanjang masa.”

Kejanggalan ini kian menebal seiring langkah super kilat DPR bersama pemerintah yang menetapkan dan mengesahkan UU Polri yang baru. Undang-undang kontroversial ini memperpanjang usia pensiun anggota Polri menjadi 60 tahun, bahkan memberikan hak prerogatif bagi jabatan Kapolri untuk diperpanjang sesuai kebutuhan Presiden.

Kelakar Gorontalo: Candaan atau Sinyal Politik?

Menariknya, di tengah pusaran desakan pencopotan tersebut, Presiden Prabowo Subianto justru melontarkan pernyataan menggelitik yang sarat makna. Momen ini terjadi saat Presiden menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII yang diselenggarakan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung bahwa nama kedua pimpinan tertinggi aparat keamanan tersebut mengandung unsur namanya sendiri, sehingga secara kelakar, mereka akan sulit digantikan.

“Panglima TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Panglima TNI ada Subiyanto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti ya,” kata Prabowo yang langsung disambut riuh dan tawa dari para hadirin.

Secara kasat mata, ucapan tersebut mungkin hanya dianggap sebagai candaan segar khas Prabowo untuk mencairkan suasana di hadapan para petani dan nelayan yang antusias menyambutnya. Namun, dalam kacamata politik, kelakar ini tidak bisa dibaca secara tunggal.

Pernyataan “susah kalau diganti” di tengah berlakunya UU Polri yang baru seolah menjadi pesan subliminal (terselubung) kepada publik. Candaan ini bisa dimaknai sebagai penegasan politik bahwa posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang “tak tergantikan” dan mendapat restu penuh dari Istana, sekaligus mematahkan harapan publik yang menginginkan adanya penyegaran dan reformasi total di tubuh institusi kepolisian.

Kontras Elite dan Akar Rumput

Ajang Penas XVII Gorontalo yang sejatinya berfokus pada agenda strategis ketahanan pangan—seperti pertukaran inovasi pertanian dan penguatan kemandirian pangan—justru memperlihatkan kontras yang nyata antara dinamika elite dan tuntutan akar rumput.

Saat masyarakat di pusat kota terus menyuarakan evaluasi atas kinerja kepolisian, para pejabat teras justru berkumpul dalam soliditas kabinet. Dalam acara tersebut, turut hadir jajaran menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, Mendagri Tito Karnavian, Mentan Andi Amran Sulaiman, Mentrans Iftitah Sulaiman, Menteri PU Dody Hanggodo, Menhub Dudy Purwagandhi, hingga Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Kini, dengan payung hukum UU Polri yang baru dan “sinyal kedekatan nama” yang dilontarkan langsung oleh Presiden Prabowo, tampaknya posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih di atas angin. Pertanyaannya kemudian: sampai kapan benteng politik di Senayan dan Istana mampu menahan derasnya arus tuntutan reformasi polri dari masyarakat?