JAKARTA — Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi tonggak perbaikan gizi buruk di Indonesia, kini justru bertransformasi menjadi ladang perburuan rente yang mengerikan. Laporan investigasi Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama temuan mencengangkan di daerah membongkar modus korupsi terstruktur yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), jaringan yayasan, dan makelar proyek.
Bukan lagi sekadar mark-up anggaran bahan makanan, korupsi di tubuh BGN melangkah jauh ke hulu: Komodifikasi dan jual-beli hak kelola titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—atau yang akrab disebut sebagai unit dapur pusat MBG.
Modus Operandi: Komodifikasi Titik SPPG dan Setoran Berkala
Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengungkap bahwa pasca-pencopotan dan penahanan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya, Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya, tabir korupsi sistemik ini mulai terurai.
Salah satu tersangka utama baru yang dikunci Kejagung adalah Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR). Berdasarkan keterangan resmi Direktur Penyidikan Jampidsus, Glory diduga kuat bertindak sebagai “makelar utama” yang menjual hak kelola titik SPPG kepada mitra swasta dan yayasan lokal.
Modus yang digunakan dalam sindikat ini meliputi:
- Pematokan Tarif Titik: Hak kelola dapur SPPG diperjualbelikan dengan tarif bervariasi, berkisar antara Rp100 juta hingga ratusan juta rupiah per titik.
- Aliran Dana Berjenjang: Uang hasil penjualan lapak dapur gizi ini tidak masuk ke kas negara, melainkan ke kantor pribadi para pelaku.
- Monopoli Berkedok Jaringan Yayasan: Petinggi BGN menggunakan pengaruhnya untuk meloloskan verifikasi kuota titik bagi yayasan-yayasan binaan mereka, yang kemudian hak kelolanya “ditawarkan” kembali ke pihak ketiga.
Fakta Lapangan Cilacap: 100 Dapur Gizi Fiktif di Tengah Kuburan dan Hutan
Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, di kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Senin (30/3/2026). (Dok. Pemprov Jateng/detik.com)
Jika dokumen di Jakarta terlihat rapi, kondisi di lapangan justru berbanding terbalik. Bukti paling telanjang dari bobroknya verifikasi dan masifnya praktik jual-beli titik ini diledakkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, seperti dikutip di media detik.com membeberkan hasil audit dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim investigasi koordinator wilayah bersama Kepala SPPG yang ditunjuk resmi oleh BGN Pusat. Hasilnya luar biasa lancung.
Dari 300 lebih titik SPPG yang terdaftar di Kabupaten Cilacap, 100 titik di antaranya dipastikan fiktif.
“Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan,” ungkap Ammy Amalia Fatma Surya.
Investigasi di lapangan mengonfirmasi bahwa titik-titik “hantu” ini sengaja didaftarkan hanya demi mendapatkan kuota legalitas di sistem BGN. Mirisnya, titik tanpa bangunan fisik tersebut—bahkan yang koordinatnya berada di area pemakaman—tetap dipasarkan oleh para makelar. “Jadi ada titiknya, tapi masih ditawar-tawarkan, ada yang mau beli atau tidak,” tambah Ammy.
Benang Merah ke Mantan Petinggi BGN
Temuan di Cilacap ini secara langsung menyambungkan titik-titik perkara korupsi yang sedang disidik Kejagung. Plt Bupati Cilacap mengonfirmasi bahwa mayoritas dari 100 titik fiktif tersebut didaftarkan atas nama jaringan yayasan yang mencatut nama mantan Wakil Kepala BGN yang kini ditahan, Sony Sonjaya.
“Yes, rata-rata yayasan membawa nama Sony,” ujarnya dikutip dari detik.com.
Skemanya makin jelas: Kuota titik dikapling secara sepihak di pusat menggunakan nama pejabat BGN, didaftarkan di daerah secara asal-asalan (fiktif), untuk kemudian diuangkan ke pengusaha lokal yang tergiur kue anggaran MBG.
Dampak Operasional: Portal Pendaftaran Ditutup Total
Akibat kebocoran masif ini, program MBG di beberapa daerah terpaksa direm darurat. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Tim Investigasi Pusat mengambil langkah ekstrem dengan menutup sementara portal pendaftaran titik SPPG baru. Penghapusan data (cleansing data) dilakukan total untuk membuang 100 titik siluman tersebut agar tidak memicu kerugian negara yang lebih besar saat anggaran operasional dicairkan.
Kejagung saat ini masih terus menghitung total kerugian negara dari nilai suap, gratifikasi, serta potensi kerugian negara akibat proyek fiktif ini. Publik kini menunggu, sejauh mana korupsi “jatah makan anak sekolah” ini dibongkar hingga ke akar-akarnya.
References:
Casinos louisiana http://72.60.136.153/@mirtasem313672