dokfoto : viva.co.id
JAKARTA – Menjelang agenda ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026), Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026) dengan melibatkan unsur pengawas hingga sejumlah pakar. Langkah ini dipandang sebagai upaya menguji akuntabilitas sekaligus menunjukkan keseriusan kepolisian dalam membongkar kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menjelaskan bahwa gelar perkara internal tersebut difokuskan pada pendalaman fakta dan bukti baru yang ditemukan selama proses penyidikan berjalan. Selain tim penyidik Tipidum, pertemuan internal ini turut menghadirkan Biro Wassidik, Divpropam, Itwasum, Kompolnas, serta para ahli.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Divpropam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Susatyo, pelibatan unsur pengawas dan ahli diperlukan agar seluruh langkah hukum selaras dengan ketentuan KUHP dan KUHAP baru. Ketika ditanya apakah fakta dan bukti baru yang dibahas berasal dari penggeledahan rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan—yang disebut terkait dengan Eko Hadi (EH) dan diduga difungsikan sebagai posko—Susatyo menegaskan bahwa temuan penyidik tidak hanya terbatas pada lokasi tersebut.
“Tidak hanya itu,” ujar Susatyo singkat.
Rangkaian Penyidikan dan Sanksi di Tubuh Polri
Kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ini telah naik ke tahap penyidikan, meski belum ada penetapan tersangka secara khusus dalam perkara makar tersebut. Perkembangannya berkelindan dengan penanganan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh yang dilaporkan berlangsung sejak 2025.
Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi
Tiga tersangka telah ditempatkan di penempatan khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Di ranah etik, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta (10/11/2026) dan Irjen Eko Hadi Santoso (17/11/2026).
Desakan Pemeriksaan Jokowi dan Peringatan Ryaas Rasyid
Di tengah bergulirnya gelar perkara internal menuju ekspose bersama Kejagung, desakan publik agar penyidik turut memanggil dan memintai keterangan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menguat. Sejumlah kalangan menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada figur tertentu tanpa menelusuri secara utuh jaringan perintah, aliran informasi, maupun pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam konteks perkara ini.
Pakar pemerintahan dan hukum tata negara, Prof. Ryaas Rasyid, turut mengingatkan pentingnya penyidikan yang tuntas dan transparan. Ia menegaskan bahwa apabila proses penyidikan berhenti hanya pada Listyo Sigit, langkah tersebut akan mencederai rasa keadilan dan akuntabilitas hukum.
“Berhenti di Listyo Sigit dalam proses penyidikan adalah pengkhianatan atas kebenaran,” demikian pandangan yang disuarakan Ryaas Rasyid di tengah sorotan publik terhadap arah penanganan perkara tersebut.
Gelar perkara bersama Kejagung pada Jumat besok diharapkan menjadi momentum sinkronisasi konstruksi hukum dan alat bukti, sembari publik menantikan sejauh mana penyidik menindaklanjuti temuan baru maupun desakan pemeriksaan pihak-pihak terkait lainnya.



