Abraham Samad Respon Pernyataan Prabowo Soal Kasus Kereta Cepat

 Jakarta –  Mantan Ketua KPK Periode 2011-2015,  DR. Abraham Samad, SH.MH,  angkat bicara  terkait pernyataan Presiden  Prabowo Subianto  bahwa dirinya sudah mempelajari kasus whoosh dan menjamin tidak ada masalah.  Ia  menduga  Presiden  belum menerima informasi yang utuh, komprehensif  dari pembantunya  terkait kasus yang sedang terjadi dalam whoosh terutama dengan adanya dugaan potensi korupsi.

Demikian dijelaskan  Abraham Samad melalui kanal you tubenya yang diunggah Minggu 9 November 2025 kemarin.  Abraham Samad   menjelaskan selama ini ada  terjadi kesalahan persepsi  memaknai  tindak pidana korupsi secara sempit.  Bahkan dengan sedikit menyindir kerja aparat penegak hukum yang senangnya cari gampangnya saja. Kasus korupsi hanya dilihat dari selisih  harga saja apa ada mark up harga atau pengurangan volume.. Pada hal dalam tindak pidana korupsi sesungguhnya sangat luas termasuk pentingnya melakukan kerja investigasi yang lebih serius mengungkap kemungkinan adanya  terjadi kesepakatan jahat saat proses adanya perencanaan pengadaan proyek tersebut.

 ‘’Pertanyaan mengapa proyek itu harus ada. Bagaimana kajiannya?  Mengapa tiba-tiba harus berpindah dari Jepang  Cina?,’’ ujarnya lagi.

Menurutnya  ada dua  alasan KPK dalam menangani sebuah kasus. Pertama  karena ada laporan atau pengaduan yang masuk dari masyarakat.  Kasus ini biasanya masuk melalui sub bidang pengaduan masyarakat atau lebih familiar dikenal istilah ‘’Dumas’’. Kedua case building. Kasus yang dibangun  , ditelaah langsung oleh pihak KPK karena melihat  sejak awal proyek tersebut  terdapat banyak kejanggalan di dalamnya dan diyakini berpotensi terjadi korupsi.   

‘’Jadi KPK tidak boleh selalu beralasan menunggu laporan dari masyarakat. KPK sudah dibekali infrastruktur dan anggaran untuk melakukan  telaah atas proyek tersebut. KPK memiliki kemampuan untuk mencari bukti bukti  di lapangan,’’ ujarnya mempertegas KPK jangan menunggu masyarakat untuk datang melaporkan kasus  di KPK. Sebalik KPK bisa melakukan case building atas proyek yang diduga kuat terjadi masalah.

Setidaknya ada tiga indikator kuat  mengindikasikan sebuah proyek  berpotensi besar terjadi korupsi. Ketiga indikasi tersebut dijadikan  sebagai dasar bagi KPK  untuk melakukan telaah, kajian lebih mendalam  atas proyek  tersebut, yakni  satu prinsip transpransi dalam proyek. Apakah proyek tersebut memegang prinsip-prinsip transparansi sejak  proses perencanaan  hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban?  Kedua prinsip akuntabilitas.  Bagaimana pengawasan  dalam proyek tersebut, dan ketiga konflik kepentingan dalam proyek tersebut

‘’Selama masih  dalam proses telaah oleh KPK maka investigasi sifatnya tertutup dengan berbagai pertimbangan termasuk keamanan data dan bukti yang sedang dikumpulkan, Di KPK biasa diistilahkan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan atau pulbaket’’ tambahnya mempertegas dalam tahapan ini biasanya masih tertutup. Namun ketika sudah masuk tahap penyelidikan, sudah ada pengumuman resmi di KPK dimulainya penyelidikan, maka saat itu pula publik sudah  harus  berpastisipasi ikut mengontrol kerja – kerja KPK  selama proses penyelidikan  berlangsung. Publik berhak tahu  progres yang sedang terjadi dalam penanganan suatu kasus termasuk alasan-alasannya. .

🧠