JAKARTA – Ekonom senior, Awali Rizky, memperingatkan pemerintah Indonesia mengenai ancaman krisis ekonomi yang serius menyusul kombinasi buruk antara ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan pengelolaan belanja negara yang ugal-ugalan — tidak disiplin.
Dalam diskusi di kanal Abraham Samad Speak Up, Awali menyoroti bahwa konflik antara Iran dan Amerika – Israel yang berpotensi menutup Selat Hormuz dapat menjadi pemicu krisis yang lebih dalam dibandingkan tahun 1998 jika tidak diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang ketat.
Ancaman Selat Hormuz dan Harga Minyak
Awali menjelaskan bahwa Selat Hormuz merupakan urat nadi distribusi minyak dunia. Penutupan jalur ini dipastikan akan melonjakkan harga minyak mentah global jauh di atas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jika harga minyak melonjak akibat eskalasi di Timur Tengah, sementara nilai tukar Rupiah terus melemah, maka subsidi BBM akan membengkak secara drastis,” ujar Awali.
“Belanja Ugal-ugalan” Perkecil Ruang Fiskal
Persoalan menjadi semakin pelik karena kondisi internal fiskal Indonesia yang dianggap sedang dalam tekanan. Awali mengkritik pola pengeluaran pemerintah yang disebutnya sebagai “belanja ugal-ugalan”.
Ia menilai pemerintah terlalu agresif dalam mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek non-mendesak dan bantuan sosial yang masif di tengah keterbatasan penerimaan negara. Akibatnya, terjadi “ketekoran” fiskal atau defisit yang kian melebar, sehingga pemerintah tidak lagi memiliki bantalan (buffer) yang cukup untuk meredam gejolak harga energi.
Pilihan Pahit: Kenaikan BBM dan Kemiskinan
Dampak langsung dari ketekoran fiskal ini adalah terbatasnya pilihan pemerintah. Awali memprediksi pemerintah kemungkinan besar akan terpaksa menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dari kebangkrutan.
Namun, kebijakan ini bak buah simalakama. Kenaikan harga BBM dipastikan akan:
- Memicu Inflasi Tinggi: Meningkatkan biaya logistik dan harga pangan secara nasional.
- Meningkatkan Angka Kemiskinan: Menekan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang baru saja pulih.
“Krisis ini bisa lebih parah dari 1998 karena kali ini kita dihantam dari dua sisi sekaligus: guncangan energi global dan keroposnya ketahanan fiskal dalam negeri,” tegasnya.
Awalil mendesak pemerintah untuk segera melakukan moratorium atau penghentian sementara pada proyek-proyek infrastruktur besar yang tidak mendesak. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menjaga stabilitas harga pokok dan memastikan APBN tetap kredibel guna mencegah lonjakan angka kemiskinan yang lebih ekstrem di masa mendatang.
kacauu perangnyaa malah makin panass