JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., melayangkan kritik tajam terhadap proses pembentukan […]
JAKARTA — Akademisi sekaligus pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., menyoroti urgensi keberadaan Undang-Undang
JAKARTA — Wacana percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset minim partisipasi publik memicu kritik keras dari mantan Ketua Komisi
1. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. Ketua KPK Periode 2011–2015 Doktor hukum pidana yang pernah memimpin era keemasan Komisi Pemberantasan
JAKARTA — Kegagalan penegakan hukum di Indonesia dalam menindak kejahatan korupsi dinilai akibat kebiasaan mengandalkan cara-cara konvensional untuk menghadapi kejahatan
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah bergulir di DPR berisiko besar menjadi “macan ompong” jika sengaja
JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah bergulir di DPR berisiko besar menjadi “macan ompong” jika sengaja menanggalkan
JAKARTA — Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini menjadi sorotan tajam. Kendati publik mendesak agar regulasi ini segera disahkan
JAKARTA — Wacana perampasan aset koruptor tidak boleh lagi disempitkan sekadar instrumen pelengkap hukum pidana. Penegakan hukum atas kejahatan luar
JAKARTA — Kebijakan pemerintah pusat memangkas alokasi Dana Desa secara drastis hingga 70 persen demi mengalihkan anggaran ke program prioritas
