JAKARTA — Keputusan perombakan kabinet (reshuffle) yang berujung pada perantian posisi Purbaya dinilai sebagai langkah politik dangkal yang tidak menyentuh […]
Ist) JAKARTA — Penilaian raport merah dilayangkan oleh kalangan masyarakat sipil terhadap kinerja dan komitmen pemerintahan saat ini. Dalam hal
JAKARTA — Sikap pemerintah dan DPR yang dinilai sengaja menunda-nunda revisi Undang-Undang Pemilu mendatangkan kritik tajam dari kalangan aktivis demokrasi.
dok: Ist JAKARTA — Sistem politik dan pemilu di Indonesia dinilai telah bergeser jauh dari hakikat dasarnya. Pemilihan umum yang
dok (ist) JAKARTA — Di tengah gemuknya porsi koalisi pendukung pemerintah di parlemen, konsolidasi gerakan masyarakat sipil dan akademisi memunculkan
JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., melayangkan kritik tajam terhadap proses pembentukan
JAKARTA — Akademisi sekaligus pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H., menyoroti urgensi keberadaan Undang-Undang
JAKARTA — Wacana percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset minim partisipasi publik memicu kritik keras dari mantan Ketua Komisi
1. Dr. Abraham Samad, S.H., M.H. Ketua KPK Periode 2011–2015 Doktor hukum pidana yang pernah memimpin era keemasan Komisi Pemberantasan
JAKARTA — Kegagalan penegakan hukum di Indonesia dalam menindak kejahatan korupsi dinilai akibat kebiasaan mengandalkan cara-cara konvensional untuk menghadapi kejahatan
