JAKARTA — Praktik pembajakan kebijakan publik oleh segelintir elite bisnis dan penguasa dinilai sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penggabungan kekuatan antara pemegang modal dan pembuat regulasi (conflict of interest) secara nyata telah menggeser fungsi negara dari pelayan rakyat menjadi pelayan kepentingan kartel politik.
Peringatan keras tersebut disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Abdul Hamid Paddu, M.A., dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube KOPEL TV.
Menurut Prof. Hamid Paddu, dominasi oligarki dalam penetapan undang-undang dan regulasi ekonomi telah merusak tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus mematikan persaingan usaha yang sehat di dalam negeri.
“Ketika pembentukan undang-undang dan arah kebijakan negara didikte oleh kepentingan bisnis segelintir kelompok, di situlah kartel politik bekerja. Negara tidak lagi bekerja untuk kesejahteraan rakyat banyak, tetapi disandera demi mengamankan keuntungan oligarki,” tegas Prof. Hamid Paddu dalam wawancara tersebut.
📌 3 Indikator Utama Cengkeraman Oligarki
- Penyatuan Bisnis dan Politik (Conflict of Interest)Pengambil keputusan kunci di tingkat nasional berlatar belakang atau terafiliasi langsung dengan kelompok bisnis, sehingga regulasi yang lahir sarat akan kepentingan perburuan rente (rent-seeking).
- Pembajakan Hukum & Monopoli Sumber DayaLembaga pengawas dan aturan hukum dilemahkan secara sistematis untuk memuluskan penguasaan sektor-sektor vital—seperti pertambangan, energi, dan perkebunan—ke tangan kelompok tertentu.
- Erosi Keadilan EkonomiKebijakan ekonomi makin tidak berpihak pada UMKM dan masyarakat luas, melainkan terus memperlebar jurang ketimpangan sosial demi menumpuk kekayaan elite politik-bisnis.
Desakan Pembenahan Sistemik
Prof. Hamid Paddu menegaskan bahwa jika cengkeraman oligarki ini tidak segera diputus melalui pengawasan publik yang ketat dan reformasi hukum, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan runtuh sepenuhnya.
“Negara yang dikuasai kartel politik akan kehilangan daya tahan ekonominya. Pemerintah harus berani kembali ke konstitusi dan melepaskan diri dari tekanan kelompok kepentingan,” pungkasnya.
