Ketg. Prof Abdul Hamid Paddu, M.A., (dok.macassar.id)
JAKARTA — Beban keuangan negara kini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Laju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian tercekik oleh pembengkakan beban pembayaran pokok dan bunga utang, yang secara langsung menggerus ruang fiskal untuk pembangunan sosial, pendidikan, serta kesejahteraan rakyat.
Kondisi ini menempatkan perekonomian nasional dalam posisi rentan, di mana porsi anggaran terbesar tersedot untuk memenuhi kewajiban pembiayaan eksternal dan internal, alih-alih mengalir ke sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.
Jebakan Bunga Utang dan Defisit Struktural
Analis ekonomi memperingatkan bahwa tren kenaikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) telah menciptakan struktur anggaran yang tidak sehat. Pendapatan negara dari sektor pajak dan komoditas kerap kali habis hanya untuk menutup pos-pos belanja rutin dan cicilan utang.
Akibatnya, pemerintah sering kali harus kembali menarik utang baru sekadar untuk menutup utang lama (refinancing). Praktik gali lubang tutup lubang ini membuat ketahanan fiskal nasional berjalan di atas es tipis.
- Ruang Fiskal Menyusut: Belanja kementerian/lembaga dan subsidi publik dipangkas demi mengamankan pembayaran utang tepat waktu.
- Proyek Megastruktur Kurang Produktif: Alokasi anggaran kerap terikat pada proyek mercusuar jangka panjang yang pengembalian ekonominya lambat, sehingga gagal mendongkrak penerimaan negara secara instan.
- Sensitivitas Tinggi: APBN menjadi sangat rapuh terhadap guncangan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global.
Alarm Keras bagi Pengambil Kebijakan
Jika tren pembengkakan fiskal ini tidak segera direformasi melalui disiplin anggaran yang ketat serta optimalisasi pendapatan domestik yang adil, negara dikhawatirkan menghadapi risiko krisis solvabilitas. Beban terberat dari krisis ini pada akhirnya akan dipikul oleh masyarakat lewat pengetatan fasilitas publik dan kenaikan berbagai tarif kebutuhan dasar.
Urgensi saat ini adalah menata ulang strategi pembiayaan negara, menghentikan belanja yang bocor atau tidak prioritas, serta memulihkan kedaulatan fiskal agar APBN kembali berpihak penuh pada kemakmuran rakyat, bukan sekadar pelayan instrumen utang.
