Dok (ist depokpos.com)
Momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sorotan tajam dari kalangan akademisi dan gerakan mahasiswa. Melalui tagar gerakan #IndonesiaSadar, mahasiswa menegaskan posisi mereka sebagai pengawal utama demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB), Muhammad Azhar Sydane, membeberkan alasan mendasar di balik penyampaian “5 Perintah Rakyat” yang digelorakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa baru-baru ini.
🎙️ Poin-Poin Kunci Pernyataan Muhammad Azhar Sydane
Di hadapan mantan Ketua KPK Abraham Samad, Azhar Sydane menegaskan bahwa gerakan #IndonesiaSadar bukan sekadar aksi seremonial tahunan, melainkan bentuk peringatan keras (warning) terhadap arah perjalanan bangsa yang dinilai kian mengkhawatirkan.
“Gerakan ini lahir dari akumulasi keresahan masyarakat di tingkat tapak. Kami merumuskan 5 Perintah Rakyat ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil kajian mendalam atas janji-janji pemerintah yang hingga dua tahun berjalan justru mengalami kemunduran di berbagai sektor vital,” ujar Muhammad Azhar Sydane dalam wawancara tersebut.
Azhar mendedah lima poin utama yang menjadi tuntutan mutlak mahasiswa kepada rezim Prabowo-Gibran:
- Penegakan Hukum dan Penuntasan HAM Berat: Mahasiswa menuntut keberanian pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu serta menghentikan aksi kriminalisasi dan represivitas terhadap aparat penegak hukum yang menyasar aktivis sipil.
- Penyelamatan Demokrasi dari Nepotisme & Politik Dinasti: Azhar menyoroti pelemahan independensi lembaga negara dan kehakiman. Menurutnya, pemulihan citra hukum hanya bisa terjadi jika intervensi politik dan praktik nepotisme dihentikan total.
- Perekonomian yang Berpihak pada Rakyat Kecil: Di tengah tingginya beban hidup dan lonjakan harga kebutuhan pokok, mahasiswa mendesak adanya reformasi ekonomi yang pro-buruh dan pro-petani, bukan sekadar memanjakan segelintir oligarki.
- Pendidikan Gratis, Inklusif, dan Menolak Komersialisasi: Azhar secara tegas menepis narasi komersialisasi di perguruan tinggi (seperti lonjakan UKT dan IPI) yang dinilai makin mencekik mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
- Evaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah: BEM UB mendesak penghentian PSN yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat adat, menggusur tanah rakyat, serta merusak lingkungan hidup.
Kemunculan pimpinan EM UB di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up mengindikasikan semakin kuatnya konsolidasi antara simpul mahasiswa dan tokoh-tokoh kritis masyarakat sipil.
Pernyataan lugas Azhar Sydane menjadi cerminan bahwa dalam kurun dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, isu-isu kebebasan berpendapat, komersialisasi pendidikan, dan keadilan ekonomi tetap menjadi “kerikil tajam” yang belum mampu diselesaikan secara memuaskan oleh pemerintah.
