Dr. Selamat : Mendukung Prabowo Bukan Berarti Menyerahkan Leher pada Pelanggaran Konstitusi

JAKARTA – Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Selamat Ginting, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh elemen pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi terbaru di kanal Abraham Samad Speak Up, Selamat Ginting menegaskan bahwa dukungan politik terhadap Presiden terpilih tidak boleh diartikan sebagai cek kosong atau kepatuhan buta yang mengorbankan supremasi hukum.

Kritik atas Loyalitas Buta

Dalam wawancara yang dipandung langsung Dr. Abraham Samad, S.H.,M.H., Ketua KPK Periode 2011-2015,    Selamat Ginting menggunakan metafora yang sangat kuat dan tajam. Ia menyebut  “Mendukung Prabowo bukan berarti menyerahkan leher.” Pernyataan ini merupakan kritik sekaligus peringatan bagi pendukung fanatik maupun koalisi politik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua pihak memiliki kewajiban moral untuk tetap bersuara kritis jika kebijakan pemerintah mulai melenceng dari rel konstitusi. Dukungan politik kepada seorang pemimpin tidak boleh bersifat buta (blind loyalty).

‘’Kita mendukung Presiden Prabowo Subianto, bukan kemudian menyerahkan leher. Iya Khan? Artinya bukan berarti mendukung t… Yang bagus kita dukung, iya yang nggak bagus kita ingatkan seperti di forum ini,’’ ujarnya.

Soroti Perpol “Penyelundup” Jabatan

Pernyataan “tidak menyerahkan leher” ini merujuk langsung pada kegelisahan Selamat Ginting terhadap terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Regulasi tetap membolehkan polisi aktif menempati posisi atau jabatan tertentu di Lembaga sipil luar institusi kepolisian. Sebuah peraturan dibuat dengan secara nyata menabrak Putusan MK Nomor 114/2025. Menurutnya membiarkan atau mempertahankan regulasi semacam ini tetap tegak sama saja dengan membiarkan “leher” demokrasi sipil dipotong perlahan.

Bahkan seperti dalam berita yang lain, Selamat Ginting tegas menyebut Perpol ini  adalah bentuk perlawanan terbuka, membangkangan konstitusi UUD 1945 dan Presiden sebagai atas Kapolri.  Anehnya seolah semua dia entah membenarkan atau karena ada faktor lain. Bahkan anomaly karena dalam kasus Pilpres sangat taat pada putusa MK meloloskan pencalonan Gibran meski putusannya nyata cacat, tapi dalam kasus larangan polisi aktif rangkap di institusi luar kepolisian justru mereka lawan.