JAKARTA – Pengamat politik senior sekaligus Profesor Riset dari BRIN, Ikrar Nusa Bhakti, mengeluarkan peringatan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Ikrar memprediksi bahwa tahun 2026 akan menjadi titik balik krusial yang menentukan keberlangsungan legitimasi sang Presiden.
Menurut Ikrar, langkah reshuffle yang sempat dilakukan pada September 2025 lalu tampaknya belum cukup untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Sebaliknya, publik melihat hingga sekarang ini Prabowo masih terus berada dalam bayang-bayang Jokowi. Setidaknya ini tergambar dari komposisi kabinet Prabowo yang sangat gemuk demi mengakomodir orang-orang titipan mantan Presiden Jokowi. Sayangnya selain gemuk, juga tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan.
‘’Anda tahu, masyarakat sekarang ini sebenarnya sudah hopeless. Sudah tidak ada yang bisa diharap,’’ ujar Prof Ikrar mengkritik kinerja kepemimpinan Prabowo yang terkesan hanya omong-omong saja. Sementara wakilnya sendiri tidak bisa diharap membantu Presiden dalam menghadapi masyarakat. Bahkan Prof Ikrar seolah tidak rela menganalisis posisi Wakil Presiden dengan membandingkan kepasitas kepemimpinan Jusuf Kalla sebagai Wakil yang betul betul bisa menjalankan peran dan fungsinya.
Ikrar menekankan bahwa Presiden Prabowo harus segera melakukan evaluasi radikal terhadap jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, keberadaan menteri yang tidak kompeten hanya akan mempercepat datangnya krisis kepercayaan publik. Tantangan 2026 menuntut tim yang tidak hanya loyal secara politik, tetapi juga tangkas secara teknis untuk menavigasi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Bom Waktu ‘Bulan Madu’ Politik
Memasuki tahun 2026, Ikrar menilai masa transisi dan toleransi publik (honeymoon period) akan berakhir. “Tahun kedua adalah saat di mana rakyat mulai menagih hasil nyata, bukan lagi sekadar janji kampanye atau pidato retoris,” ujarnya.
Ia menengarai adanya sejumlah pos kementerian strategis yang saat ini diisi oleh sosok-sosok yang dianggap sebagai “titipan politik” tanpa keahlian teknokratis yang memadai. Jika menteri-menteri ini tetap dipertahankan, Prabowo diprediksi akan menghadapi hambatan besar dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Reshuffle: Langkah Darurat Menuju 2026
Dalam analisisnya, Ikrar menyodorkan beberapa poin krusial yang harus segera dieksekusi oleh Istana:
Pertama, Pembersihan ‘Beban Politik’: Prabowo didesak untuk berani melakukan reshuffle besar-besaran terhadap menteri yang kinerjanya di bawah standar (KPI rendah). Bahkan ia menyebut salah satunya seperti Bahlil dan Raja juli.
Kedua, Kemandirian dari Bayang-bayang Masa Lalu: Ikrar menyoroti perlunya Prabowo menunjukkan otoritas penuh sebagai kepala negara yang berdaulat, terlepas dari pengaruh patronase politik masa lalu.
Ketiga Mitigasi Friksi Koalisi: Menjelang 2026, partai-partai pendukung diprediksi akan mulai bermain “dua kaki” demi kepentingan Pemilu 2029. Hal ini dapat memicu sabotase internal jika kabinet tidak solid dan murni berorientasi pada kinerja.
Ancaman Stabilitas Nasional
Lebih lanjut, Ikrar memperingatkan bahwa kegagalan mengelola kabinet di tahun 2026 bisa memicu efek domino. Ketidakpuasan sosial akibat ekonomi yang stagnan dapat menjadi celah bagi oposisi dan elemen masyarakat sipil untuk melakukan tekanan politik yang hebat.
Presiden Prabowo adalah sosok yang tahu kapan harus mengambil risiko. Namun, risiko memelihara menteri yang tidak kompeten di tahun sulit seperti 2026 adalah risiko yang terlalu mahal harganya bagi bangsa ini
selamat tahub baru 2021