JAKARTA – Indonesia saat ini sedang diuji oleh dua isu besar yang menyerang nalar publik sekaligus integritas para pemangku kebijakan. Tabir kekhawatiran pun tersingkap: dari arah kebijakan luar negeri yang abu-abu hingga potensi kebocoran anggaran domestik yang sistemik.
Kegelisahan ini menjadi benang merah dalam diskusi panas di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Menghadirkan pengamat sosial-politik Dr. Ubedilah Badrun serta Ahsan Zidan (Ketua BEM Universitas Brawijaya), podcast tersebut membedah realitas di balik narasi-narasi manis pemerintah.
Board of Peace: Diplomasi atau Ilusi?
Fokus pertama tertuju pada inisiatif internasional bertajuk Board of Peace (BoP). Di atas kertas, BoP dipasarkan sebagai oase baru bagi penyelesaian konflik global, terutama di Timur Tengah. Namun, para narasumber mencium aroma “anomali” yang menyengat.
Alih-alih memperkuat perdamaian, BoP dikhawatirkan hanya menjadi instrumen kekuatan global tertentu yang justru berpotensi memandulkan peran PBB. Bagi Indonesia, keterlibatan di dalamnya bukan sekadar urusan protokoler, melainkan pertaruhan kedaulatan politik. Apakah kita sedang ditarik ke dalam skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan negara tertindas seperti Palestina? Di sini, diplomasi kita sedang diuji: menjadi pemain kunci atau sekadar pion dalam papan catur kekuatan besar.
MBG: Ambisi Raksasa di Tengah Virus Penyelewengan
Bergeser ke ranah domestik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada di bawah mikroskop publik. Meski mengusung misi mulia untuk meningkatkan kualitas SDM, anggaran raksasa yang menyertainya mulai mengundang “aroma tidak sedap” terkait kebocoran distribusi.
Diskusi ini menegaskan bahwa kebocoran tersebut bukanlah sekadar urusan teknis administrasi, melainkan sabotase terhadap masa depan generasi. Tanpa sistem pengawasan yang presisi dan audit digital yang transparan, program MBG rawan menjadi “ladang baru” bagi praktik korupsi sistemik. Di tengah anggaran kesejahteraan yang terbatas, setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap hak dasar rakyat yang paling rapuh.
Membangun ‘Firewall’ Akuntabilitas
Dua isu yang berbeda kutub ini sebenarnya memiliki akar masalah yang sama: Krisis Akuntabilitas. Pemerintah dituntut tidak hanya piawai “menjual” narasi di panggung diplomasi maupun sosial, tetapi juga harus mampu membuktikan bahwa sistem mereka kedap dari intervensi kepentingan sempit.
Publik tidak boleh hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Transparansi harus berhenti menjadi slogan dan berubah menjadi kebutuhan mendesak. Masa depan bangsa terlalu mahal jika harus digadaikan demi kepentingan politik sesaat.
Catatan Redaksi: Laporan ini disarikan dari diskusi mendalam di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Dari Persoalan Board of Peace Sampai Masalah Dugaan Penyelewengan MBG | #SPEAKUP
dah lah