Ketgamb. tribunnews
JAKARTA – Ketegangan mengenai masa depan struktur kepolisian mencapai puncaknya setelah sidang paripurna DPRRI yang digelar Rabu 28/1/2026 kemarin bulat menyetujui kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian. Sidang paripurna tersebut sesungguhnya membahas laporan hasil rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri terkait percepatan reformasi di tubuh Polri. Setidaknya ada 8 point yang dihasilkan dalam rapat komisi III salah satunya berkaitan dengan kedudukan Polri yang selama ini menyita perhatian publik.
Sebelumnya saat rapat dengan Komisi III DPRRI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan keras dan cukup mengejutkan publik. Ia dengan tegas menyatakan sikap menolak Kepolisian berada di bawah Lembaga Kementerian. Bahkan ia mengaku jika ditawari jabatan kementrian kepolisian, dirinya lebih memilih pensiun dan menjadi petani ketimbang harus memimpin institusi Polri di bawah kendali kementerian.
Sesaat setelah pernyataan disampaikan segera memicu gelombang spekulasi di kalangan pengamat hukum dan politik, yang menyebutnya sebagai “perlawanan terbuka” terhadap wacana restrukturisasi besar-besaran Korps Bhayangkara. Terlebih selama ini, Listyo Sigit selaku Kapolry disinyalir banyak membuat kebijakan yang secara kasat mata berlawanan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Salah satunya adalah benturan pembentukan tim reformasi polri yang akhirnya terbagi dua. Ada tim reformasi hasil bentukan Kapolri Listyo Sigit yang diklaim sebagai tim reformasi internal. Dan ada pula tim reformasi polri bentukan Presiden langsung dengan menunjuk Prof Jimly Assidiqih sebagai Ketua Tim. Dan beberapa kebijakan lainnya yang kontroversial termasuk rangkap jabatan sejumlah polisi aktif di institusi sipil meski Mahkamah Konstitusi tegas melarangnya.
Menolak “Matahari Kembar”
Di hadapan para anggota dewan, Jenderal Sigit secara blak-blakan mengungkapkan adanya tawaran informal yang datang kepadanya mengenai posisi baru sebagai ‘Menteri Kepolisian’ jika wacana tersebut terealisasi.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau tidak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit yang disambut riuh tepuk tangan peserta rapat.
Kapolri menilai, menempatkan Polri di bawah kementerian tidak hanya melemahkan institusi, tetapi juga berpotensi menggerus otoritas Presiden. Ia khawatir akan munculnya fenomena “matahari kembar” dalam birokrasi keamanan nasional.
“Posisi saat ini adalah yang paling ideal agar Polri bisa bergerak cepat tanpa harus melalui sekat birokrasi kementerian saat Presiden membutuhkan kehadiran negara dalam situasi darurat,” tambah Sigit.
Diskusi kedudukan kelembagaan Polri sudah berlangsung cukup lama. Terutama pasca aksi unjuk rasa akhir agustus 2025 tahun kemarin yang oleh sebagian kalangan sebagai cerminan kegagalan Polri dalam melakukan pengamanan di lapangan. Kasus kematian salah satu driver ojol affan memicu simpati sekaligus membangkitkan emosi publik . Aksi unjuk rasa terus meluas dan berujung kerusahan dan penggajangan. Bahkan sampai menelan korban jiwa di beberapa daerah.
Sejumlah kalangan merasa penting melakukan evaluasi tidak hanya kinerja dan prilaku aparat kepolisian, namun lebih fundamental kelembagaan kepolisian. Sempat digulirkan oleh tim reformasi birokrasi yang ingin menyelaraskan struktur Polri agar serupa dengan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
“Saya memilih jabatan Kapolri saja yang dicopot,” tandas Sigit, yang diikuti dengan pernyataan berisi himbauan kepada jajarannya agar solid memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan.
kachiww