JAKARTA – Dua pekan terakhir, pemandangan di studio Abraham Samad SPEAK UP terasa berbeda. Sang legenda komedi, Dedy “Miing” Gumelar, tampak bolak-balik mengisi ruang diskusi. Namun, jangan harap ada tawa renyah atau banyolan khas Bagito. Miing datang bukan untuk melawak; ia datang untuk bersuara—sebuah bentuk simpati mendalam atas potret buram negeri ini.
Langkah kakinya membawa kegundahan. Miing bercerita tentang nasib memilukan seorang anak yang terpaksa mengakhiri hidup karena ibunya tak mampu membelikan buku dan pulpen seharga sepuluh ribu rupiah. Tragedi kecil di tengah proyek raksasa bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) inilah yang memantik apinya untuk bicara soal rente, anggaran, dan nyawa.
Di tangannya, beberapa lembar koran tertekuk. Ia membacanya dengan teliti, baris demi baris berita yang didominasi kabar duka: Keracunan Massal MBG. Ironisnya, di tengah bayang-bayang kegagalan teknis itu, pemerintah tetap tancap gas. MBG diputuskan tetap dibagikan, bahkan di bulan Ramadan.
Ironi di Balik Nasi Kotak
“Bagaimana mungkin kita bicara gizi kalau urusan keamanan pangan saja masih compang-camping?” Kalimat itu menjadi benang merah keresahan Miing. Baginya, rentetan kasus keracunan siswa di berbagai daerah adalah ‘sinyal merah’ yang sengaja diabaikan.
Dapur-dapur pusat yang digadang-gadang menjadi solusi justru menjadi titik paling rawan jika pengawasannya hanya formalitas di atas kertas. Miing menyoroti bahwa ini bukan sekadar salah masak atau bumbu yang kurang matang, melainkan soal rantai pasok yang dipaksakan dan standar higienis yang dikalahkan oleh target angka.
Gizi vs Logistik: Polemik di Bulan Suci
Keputusan mengeksekusi MBG di bulan Ramadan memicu debat panas. Di mata Miing, langkah ini terlalu dipaksakan. Saat mayoritas siswa menjalankan ibadah puasa, pembagian makanan di siang hari—meski dengan dalih dibawa pulang untuk berbuka—menyimpan risiko besar.
“Makanan itu ada masa kedaluwarsanya, ada titik jenuh bakterinya. Kalau dimasak pagi, dibagikan siang, lalu baru dimakan petang saat azan Maghrib, siapa yang menjamin nasi itu belum basi?” tanya Miing retoris.
Baginya, memaksakan program di bulan suci bukan sekadar urusan logistik, melainkan soal efektivitas. Apakah ini benar-benar demi perut anak bangsa, atau sekadar nafsu menghabiskan anggaran agar “proyek” tetap berjalan? Seolah-olah bagi mereka: Anak boleh libur sekolah, tapi korupsi tidak boleh berhenti.
Laba di Atas Nyawa: Aroma Rente Politik
Duduk kembali bersama Abraham Samad, Miing mencium aroma yang lebih amis dari sekadar nasi basi: Rente Politik.
Ketakutan terbesarnya adalah ketika standar keamanan pangan dikompromikan demi menekan biaya produksi. Semua itu agar keuntungan vendor—yang disinyalir milik kroni dan keluarga pejabat—bisa meraup laba maksimal. Jika protein disunat dan kebersihan dapur diabaikan demi “setoran”, maka anak-anak sekolah kita bukan sedang diberi gizi, melainkan sedang diberi risiko.
Memberi makan adalah ibadah, tapi memberikan makanan yang membawa sakit adalah musibah yang direncanakan.”
