JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik dan Media Lukas Luwarso melontarkan kritik menohok terkait pergeseran tata kelola bernegara di Indonesia. Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini menilai Indonesia tengah mengalami distorsi demokrasi yang mengkhawatirkan, yakni bergesernya konsep “negara kerakyatan” menjadi “negara kepejabatan.”
Lukas menegaskan sekarang ini Indonesia dinilai telah resmi berganti baju sistem bernegara: dari yang dulunya bersemboyan kedaulatan di tangan rakyat, kini bertransformasi total menjadi kedaulatan di tangan pejabat. Fenomena “negara kepejabatan” ini dikuliti habis oleh pengamat politik dan media Lukas Luwarso dalam tayangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, menanggapi panggung sandiwara reshuffle kabinet dan akrobat politik masuknya figur-figur penantang kekuasaan ke lingkar istana.
Lukas menegaskan, republik ini tak lagi disibukkan oleh urusan nasib rakyat bawah, melainkan habis energi hanya untuk mengurusi syahwat politik, pembagian kursi, dan kenikmatan fasilitas para elite.
Panggung Teater dan Arisan Jabatan
Dalam pandangan Lukas, panggung politik nasional tak lebih dari drama komedi bertarif mahal. Kebijakan perombakan kabinet (reshuffle) hingga pengisian posisi strategis seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bukan lagi didasari oleh kebutuhan mendesak evaluasi kinerja, melainkan murni bagi-bagi kavling kekuasaan.
“Negara ini sudah bukan negara kerakyatan, melainkan negara kepejabatan,” sentil Lukas. Negara dipaksa bekerja ekstra keras bukan untuk melayani kepentingan rakyat, melainkan demi memastikan para pejabat dan elite kelompoknya tetap terakomodasi dan tersenyum kenyang.
Wantimpres: Lembaga Penasihat atau “Tempat Cuci Dosa”?
Lukas juga menumpahkan kritik tajamnya terhadap fenomena penjinakan para kritikus kawakan yang mendadak melunak setelah disodori kursi kekuasaan. Istilah Wantimpres atau lembaga pertimbangan negara kini kerap dipertanyakan fungsinya: apakah benar-benar memberikan nasihat objektif untuk rakyat, atau sekadar menjadi “panti jompo politik” sekaligus “tempat cuci dosa” bagi mereka yang dulu garang beroposisi lalu mendadak amnesia setelah mendapat jabatan.
Narasi klasik para tokoh yang berkali-kali berkulit tebal mengklaim akan tetap “kritis dari dalam” dinilai Lukas sebagai apologi usang yang menggelikan. Begitu melangkahkan kaki ke lingkar Istana dan menikmati karpet merah kekuasaan, nalar kritis hampir dipastikan melempem dan terkooptasi oleh kenyamanan sistem.
Rakyat Cuma Penonton yang Membayar Pajak
Pergeseran mendasar menjadi negara kepejabatan ini menempatkan rakyat Indonesia pada posisi paling tragis: sekadar menjadi penonton panggung sandiwara politik sekaligus pembayar pajak yang membiayai fasilitas mewahnya para elite.
Persoalan hidup rakyat yang makin menghimpit acap kali dianggap angin lalu, sementara urusan kompromi politik dan konsolidasi kekuasaan diperlakukan seolah-olah pertaruhan hidup-mati negara. Ketika hukum, lembaga negara, dan etik publik dikorbankan demi merangkul lawan dan mengamankan kawan, di situlah demokrasi Indonesia resmi dimakamkan dalam balutan senyum puas para pejabat.
