JAKARTA – Tersangka terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kurnia Tri Rohyani, mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Kamis (22/1/2026). Kehadirannya ini merupakan pemenuhan janji setelah penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka “klaster pertama” untuk melengkapi berkas perkara. Selain Kurnia Tri Rohyani, juga ada Rizal Fadillah SH dan Rustam Efendy.
Dalam keterangan persnya di lobi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kurnia yang didampingi sejumlah tim penasihat hukum dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan bahwa pemeriksaan ini adalah momentum untuk membuktikan fakta-fakta yang selama ini ia yakini.
“Kami datang dengan kepala tegak. Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas hukum, tapi babak baru untuk menguji kebenaran materiil di hadapan penyidik,” ujarnya di hadapan wartawan.
Kurnia menjelaskan surat panggilan dari Polda ia terima tanggal 15 Januari lalu untuk pemeriksaan dirinya yang pertama kali sebagai status tersangka. ‘’Bahwa kami ada Bang Rizal, Ada Rustam sangat bangga dengan adanya panggilan ini. Sangat bersyukur . Ini kesempatan kami untuk menjawab semua tererang-terangnya,’’ ujar Kurnia mengeklaim membawa sejumlah dokumen tambahan yang akan diserahkan kepada penyidik untuk memperkuat argumennya terkait keabsahan ijazah yang dipermasalahkan.
Babak Baru Penyidikan Pemeriksaan Kurnia hari ini merupakan bagian dari agenda besar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya menyebutkan bahwa bulan Januari 2026 menjadi fase krusial untuk sinkronisasi pasal-pasal dalam KUHP baru terhadap para tersangka.
Berbeda dengan klaster kedua (Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa) yang berkasnya telah lebih dulu dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kurnia Tri Rohyani bersama Rizal Fadillah dan Rustam Effendi masih dalam tahap pelengkapan bukti penyidikan di kepolisian.
Hingga berita ini diturunkan, Kurnia dkk masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Kasus yang bermula dari laporan langsung Joko Widodo pada April 2025 ini terus menyedot perhatian publik karena melibatkan sejumlah tokoh aktivis dan pakar digital.
