Catatan Redaksi
Di tengah carut-marut penegakan hukum dan merosotnya etika bernegara, anggapan bahwa korupsi hanyalah sekadar “mengambil uang yang bukan haknya” sering kali menyederhanakan akar persoalan yang sebenarnya. Dalam sebuah ulasan tajam di kanal YouTube Ustadz Demokrasi, aktivis kebijakan publik Syamsuddin Alimsyah membedah secara mendalam perbedaan mendasar antara aksi pencurian biasa (theft) dan tindak pidana korupsi (corruption).
Perspektif ini amat krusial untuk dipahami publik, agar kita tidak lagi menoleransi kejahatan korupsi sebagai kebiasaan maklum (normalized crime), melainkan sebagai bentuk pengkhianatan paling telanjang terhadap konstitusi dan rakyat.
1. Subjek Pelaku: Antara Aksi Kriminal Kasual dan Penyalahgunaan Kewenangan
Perbedaan paling elemental terletak pada siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Seorang pencuri biasa umumnya bertindak sebagai individu tanpa dukungan instrumen kekuasaan. Aksi pencurian didasari oleh niat jahat (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus) yang bersifat langsung dan kasual.
Sebaliknya, koruptor bukanlah orang sembarangan. Syamsuddin menekankan bahwa korupsi secara mutlak melibatkan individu yang memegang jabatan, wewenang, atau mandat publik. Koruptor bertindak memanfaatkan celah sistem, stempel jabatan, dan hak diskresi yang diberikan negara kepadanya. Korupsi terjadi bukan sekadar karena ada kesempatan, melainkan karena ada instrumen kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
2. Objek Kejahatan: Hak Individu vs Hak Kolektif Rakyat
Dari sudut pandang objek pidana, kerugian yang ditimbulkan pencurian biasa bersifat spesifik dan terbatas pada individu atau entitas tertentu. Jika seorang pencuri mengambil sepeda motor, korbannya adalah pemilik kendaraan tersebut.
Namun, objek yang digerogoti oleh seorang koruptor jauh lebih fundamental: keuangan negara dan fasilitas publik. Keuangan negara pada hakikatnya adalah akumulasi pajak, keringat, dan sumber daya milik seluruh rakyat Indonesia. Ketika anggaran publik dikorupsi, yang dirampas bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hak-hak kolektif warga negara—mulai dari subsidi kesehatan, mutu pendidikan anak bangsa, hingga kelayakan jalan dan jembatan di pelosok negeri.
3. Daya Rusak Sistemik (Extraordinary Crime)
Syamsuddin Alimsyah menggarisbawahi bahwa korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena daya rusaknya yang multidimensional dan bersifat sistemik (domino effect):
- Merusak Tatanan Sosial-Ekonomi: Korupsi pencetus utama ketimpangan sosial, kemiskinan ekstrem, dan lambatnya pembangunan infrastruktur.
- Mencederai Demokrasi dan Hukum: Ketika lembaga hukum atau politik terkontaminasi korupsi, kepastian hukum runtuh, dan kepercayaan publik terhadap instrumen negara sirna.
- Membunuh Secara Perlahan (Silent Killer): Anggaran fasilitas kesehatan yang dikorupsi langsung berakibat pada penurunan kualitas pelayanan medis, penderitaan pasien, bahkan jatuhnya korban jiwa secara terstruktur.
Pencurian biasa tidak pernah memiliki daya rusak yang sanggup meruntuhkan fondasi bernegara sebagaimana yang dilakukan oleh kejahatan korupsi.
4. Dimensi Moral: Pengkhianatan Terhadap Amanah (Khianat)
Melengkapi kacamata hukum, ulasan di kanal Ustadz Demokrasi ini menyentuh dimensi etika dan moral keagamaan. Dalam Islam dan etika moral umum, korupsi digolongkan sebagai bentuk khianat (al-ghulul)—yaitu menyalahgunakan kepercayaan dan amanah yang telah diserahkan.
Pencuri tidak pernah mengikat janji atau disumpah di bawah kitab suci untuk menjaga barang yang ia curi. Sebaliknya, setiap pejabat negara pengambil kebijakan selalu memulainya dengan sumpah jabatan. Oleh sebab itu, tindakan korupsi pada hakekatnya adalah pengkhianatan berlipat ganda: mengkhianati sumpah kepada Tuhan, mengkhianati amanah undang-undang, serta merampas hak hidup rakyat banyak.
Catatan Penutup: Menolak Normalisasi Korupsi
Uraian Syamsuddin Alimsyah di kanal Ustadz Demokrasi ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Menyamakan koruptor dengan pencuri biasa hanya akan memperhalus kejahatan mereka. Koruptor bukan sekadar “maling uang rakyat”, mereka adalah penjahat sistemik dan pengkhianat bangsa.
Sebagai masyarakat sipil, pemahaman yang tegas mengenai perbedaan ini amat penting agar kita tidak terjebak dalam kompromi politik dan tetap menuntut penegakan hukum yang paling keras tanpa ampun bagi para perusak masa depan neger
