Pilkada via DPRD Menguntungkan Oligarki Mengunci Sumber Daya Alam

JAKARTA – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti membongkar motif ekonomi politik yang sangat kuat di balik upaya pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD. Dalam diskusi terbaru bersama Abraham Samad, Bivitri menyebut bahwa penerima manfaat terbesar (beneficiary) dari perubahan sistem ini bukanlah rakyat atau efisiensi negara, melainkan kelompok oligarki yang ingin mengamankan investasi dan pengerukan sumber daya alam (SDA).

Oligarki Sebagai Sutradara di Balik Layar

Bivitri secara tajam menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan langsung oligarki dalam misi ini. Menurutnya, meskipun tidak terlihat secara kasat mata di depan publik, jejak oligarki tertanam kuat dalam keputusan-keputusan politik formal melalui partai politik. Oligarki adalah kekuatan modal yang tak nampak, tapi mereka masuk melalui ruang politik formal. Dengan menutup ruang pemilihan langsung, oligarki lebih mudah mengontrol pengambilan keputusan karena hanya perlu berurusan dengan ‘kartel politik’ di parlemen.

Penyederhanaan “Penyuapan” dan Kontrol SDA

Dalam pandangan Bivitri, Pilkada langsung memang memiliki biaya mahal, namun sistem itu memberikan “gangguan” bagi oligarki karena adanya suara rakyat yang harus didengar. Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD akan membuat segalanya lebih “sederhana” bagi pemilik modal besar.  Oligarki tidak perlu lagi membiayai kampanye terbuka atau “serangan fajar” ke jutaan rakyat. Mereka cukup fokus memberikan dukungan finansial kepada puluhan anggota DPRD atau elit partai tingkat pusat untuk memenangkan calon titipan mereka.

Menurut  Bivitri, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, sangat rentan dimanfaatkan oligarki sebagai pemodal.  Bagi kepala daerah terpilih, otomatis akan memberikan kemudahan izin tambang, sawit, atau lahan sebagai bentuk balas budi.

Dengan sistem tertutup, tidak ada lagi kontrak politik antara pemimpin dengan warga lokal. Perlawanan warga terhadap penggusuran atau perusakan lingkungan menjadi tidak relevan karena kepala daerah tidak butuh suara mereka untuk periode berikutnya.

Mata Rantai “Makan Siang Gratis”

Bivitri mengingatkan publik akan prinsip “no free lunch” dalam politik. Biaya politik yang diberikan oligarki kepada partai untuk memenangkan pemilihan di DPRD akan ditagih melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan korporasi besar.

“Warga akan dicuekin. Mau sampah menumpuk atau bencana alam terjadi akibat eksploitasi lahan, kepala daerah tidak akan peduli karena mandatnya bukan dari rakyat, tapi dari elit yang sudah dibayar oleh kekuatan modal,” ujarnya.

Oligarki  Bisa Jadi Ikut Bermain Menginginkan Sentralisme

Menurut Bivitri pengembalian Pilkada ke DPRD adalah bagian dari skenario besar rezim saat ini bersama oligarki untuk menciptakan sistem yang sentralistik. Hal ini linear dengan semangat Omnibus Law yang menarik banyak kewenangan perizinan dari daerah ke pusat, sehingga kontrol atas kekayaan negara tetap berada dalam lingkaran elit yang kecil dan eksklusif.