Skenario “Neo-Orde Baru” di Balik Penghapusan Pilkada Langsung

JAKARTA – Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD yang kini bergulir di parlemen  menjadi alarm matinya demokrasi. Pakar hukum STIH Jentera, Bivitri Susanti, dalam sebuah diskusi tajam bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad, secara gamblang membongkar skenario besar di balik langkah politik ini: kembalinya rezim otoritarian dalam wajah baru atau “Neo-Orde Baru”.   Dan sayangnya ini bukan sekadar wacana biasa yang menjadi bahan debat hukum di ruang sidang, melainkan ancaman nyata bagi setiap warga negara. Kehilangan hak pilih  berarti kehilangan alat tawar bagi warga untuk menuntut perbaikan hidup—mulai dari urusan sampah, jaminan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan di daerah masing-masing.

Pembajakan Kedaulatan Rakyat

Bivitri menegaskan bahwa dalil “efisiensi anggaran” dan “politik uang” yang digunakan para politisi di Senayan hanyalah tabir asap. Menurutnya, biaya demokrasi yang sesungguhnya bukan dihitung dari angka triliunan rupiah di atas kertas, melainkan dari seberapa besar rakyat memiliki kontrol atas pemimpinnya.

Menurutnya, pilkada lewat DPRD akan memutus total rantai akuntabilitas. Pemimpin tidak lagi berutang budi pada warga yang terkena banjir atau sampah yang menumpuk, melainkan berhamba pada elit partai yang memegang tiket pemilihan.

Melawan Putusan Konstitusi

Secara hukum, langkah ini dinilai cacat secara konstitusional. Bivitri mengungkapkan adanya pengabaian sistematis terhadap mandat Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya terdapat tiga putusan MK yang telah mempertegas bahwa pemilihan yang “demokratis” sesuai konsititusi adalah pemilihan langsung oleh rakyat.

“Tidak ada lagi celah tafsir. MK sudah berulang kali memutuskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan diwakilkan kembali melalui sistem tertutup di DPRD,” tegasnya dalam kanal Abraham Samad SPEAK UP.

Karpet Merah bagi Oligarki dan Kartel Politik

Analisis yang paling mengkhawatirkan adalah mengenai penguatan cengkeraman oligarki. Dengan sistem pemilihan di DPRD, konsolidasi kekuatan modal hanya perlu menyasar puluhan anggota dewan, bukan jutaan rakyat. Hal ini diprediksi akan mempercepat eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah melalui kebijakan yang sentralistik.

Bivitri melihat kaitan erat antara Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menarik banyak kewenangan perizinan ke pusat dengan rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ini adalah skenario “politik ekonomi” untuk mempermudah pengerukan kekayaan daerah tanpa ada gangguan dari pemimpin daerah yang memiliki mandat kuat dari rakyat.