JAKARTA — Jurnalis senior Lukas Luwarso menilai dinamika kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai oleh tantangan tata kelola pemerintahan yang kompleks serta potensi dinamika politik yang tajam antar-lingkar kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Lukas saat menjadi narasumber dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
Dalam wawancara tersebut, Lukas menggarisbawahi sejumlah isu strategis yang tengah menjadi sorotan publik, mulai dari tata kelola pemerintahan, kebebasan pers, hingga desas-desus gerakan politik di parlemen.
Pola “Legalism Otokratik” dan Tekanan Media
Lukas menyoroti fenomena gaya kepemimpinan yang ia sebut sebagai legalism otokratik, di mana regulasi dan hukum kerap dimanfaatkan sebagai alat kontrol politik ketimbang instrumen pelayanan publik.
Selain itu, ia juga mengungkap potensi kendala kebebasan pers yang makin kompleks. Menurutnya, media massa saat ini tidak hanya menghadapi tantangan korporasi, tetapi juga tekanan tidak langsung melalui penguasaan saham hingga instrumen belanja iklan pemerintah.
“Pola baru yang saya lihat dalam 10–15 tahun terakhir ini adalah ancaman terhadap independensi media, baik melalui akuisisi kepemilikan maupun penghentian belanja iklan bagi media yang kritis memberitakan persoalan mendasar seperti krisis ekologi dan kebakaran hutan,” ujar Lukas.
Relasi Prabowo-Gibran: Analogi Odd Couples
Membahas hubungan internal di puncak pimpinan eksekutif, Lukas mengibaratkan Prabowo dan Gibran seperti odd couples (pasangan ganjil). Menurutnya, duet kepemimpinan ini lahir dari konstelasi kompromi politik ketat, sehingga minim pembagian portofolio tugas yang jelas bagi Wakil Presiden.
Ia menilai tidak adanya pembagian peran yang tegas berisiko menimbulkan tumpang tindih manuver politik, terutama dalam menyikapi agenda strategis nasional maupun persiapan elektoral menuju Pemilu 2029. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu efektivitas pembantu presiden dalam mengatasi krisis ekonomi dan persoalan sosial masyarakat.
Wacana Pemakzulan dan Sikap “Wait and See” Parlemen
Terkait munculnya isu penjajakan atau lobi-lobi pemakzulan Wakil Presiden di DPR Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta polemik keabsahan administrasi, Lukas mengonfirmasi adanya komunikasi informal di antara sejumlah politikus lintas partai.
Kendati demikian, ia menilai mayoritas partai politik di parlemen masih cenderung bersikap pasif (wait and see) dan enggan mengambil inisiatif awal.
“Dari komunikasi dengan sejumlah politikus partai, sebenarnya ada keinginan untuk mendorong langkah-langkah di parlemen. Namun parpol di DPR cenderung menanti respons publik serta sinyal dari partai-partai besar dan Istana sebelum mengambil langkah resmi,” jelasnya.
Lukas menyimpulkan bahwa peta politik nasional akan sangat bergantung pada seberapa besar tekanan dan aspirasi publik dalam menuntut transparansi, penegakan hukum, serta perbaikan kinerja ekonomi pemerintah ke depan.
