JAKARTA – Ekonom senior Yanuar Rizky melontarkan kritik pedas terhadap cara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyajikan hasil survei mengenai persepsi pelaku usaha terhadap pemerintahan baru. Yanuar menilai, penyajian data tersebut menggunakan pola yang serupa dengan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu menonjolkan angka besar namun menyembunyikan realitas di tingkat detail.
Dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Yanuar membedah klaim optimisme yang dibangun oleh Kadin. Ia menilai narasi yang dibangun organisasi pengusaha tersebut cenderung “menina-bobokkan” publik dan pemerintah di tengah fakta ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
Soroti Persentase “Semu”
Yanuar merinci bahwa dalam survei Kadin tersebut, angka optimisme yang ditonjolkan sebenarnya tidak mencapai mayoritas absolut (di atas 50 persen). Hal ini, menurutnya, adalah upaya membentuk persepsi publik agar seolah-olah dunia usaha berada dalam kondisi aman.
“Saya ketemu satu berita, Kadin rupanya melakukan survei. Beritanya itu dikatakan bahwa mayoritas pengusaha merasa pemerintahan baru lebih baik dari yang sebelumnya, ternyata hasilnya menarik,” ujar Yanuar.
Ia kemudian memaparkan kutipan data yang menurutnya justru menunjukkan keraguan.
“Yang merasa lebih baik itu 40%, yang merasa lebih buruk itu 35%, sisanya tidak menjawab. Bang, kalau sekarang kita pakai teori persepsi, kalau yang yakin di bawah 50 (persen), berarti yang yakin itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.”
Data KADIN Mirip Data BPS
Lebih lanjut, Yanuar menyebut teknik penyajian Kadin ini mirip dengan cara BPS menyajikan data makro, seperti data pengangguran atau pertumbuhan ekonomi, yang seringkali terlihat bagus di permukaan namun menyimpan masalah di sisi teknis.
“Kadin ini kayak BPS juga, jadi main-main di angka gedenya. Angka gedenya 40% optimis, tapi angka detailnya ya lihat, kalau kita lihat detailnya ada angka detailnya… Sama dengan kita ngomong BPS, pengangguran menurun, tapi kalau kita lihat angka detailnya, pekerja sektor informalnya nambah.”
Yanuar memberikan ilustrasi tajam mengenai data ketenagakerjaan BPS untuk memperkuat argumennya tentang bagaimana angka “detail” seringkali diabaikan dalam narasi resmi:
“Di BPS, 18 juta orang bekerja pada keluarga dan tidak digaji, tapi dia dicatat bekerja. Padahal dia enggak digaji. Orang yang di-PHK di pabrik, pulang ke kampung, bantu bapak-ibunya tanam sayur tanpa upah, itu di BPS dicatat tetap bekerja. Apakah manipulasi? Enggak, kalau lihat detailnya ada klasifikasi ‘bekerja tidak berpenghasilan’. Tapi narasi besarnya tetap ‘pengangguran turun’.”
Yanuar memperingatkan agar pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya melihat “tumpeng” ekonomi dari porsi besarnya saja tanpa memperhatikan bahwa daya beli rakyat sedang tergerus hebat (fenomena Makan Tabungan).
“Pemerintah bermain dengan angka-angka besar, sementara detailnya tidak sebaik angka besarnya. Padahal, hidup sehari-hari itu ada di detail,” pungkasnya berharap presiden memiliki “konektivitas” langsung dengan realitas masyarakat bawah ketimbang hanya mempercayai pembisiknya.
kacauu kacauu