Jakarta – Guru Besar Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Dr. Sulfikar Amir menilai kehadiran Presiden Joko Widodo dalam forum ekonomi Bloomberg Singapura tidak ubahnyasekedar upaya menghibur diri. Bahkan, ia menilai pidato Jokowi di forum internasional tersebut lebih menonjolkan citra politik ketimbang strategi ekonomi yang konkret.
Demikian disampaikan saat tampil dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP yang diunggah, Minggu , 30 November 2025 kemarin.
Profi Sulfikar dalam podcast tersebut yang dipandu langsung sebagai host mantan Ketua KPK Periode 2011-2015, Dr. Abraham Samad, S.H.,M.H., menjelaskan Bloomberg New Economy Forum sesungguhnya adalah forum yang relatif baru yang ingin mencoba meniru forum sejenis seperti World Economic Forum di Davos.
‘’Dan Jokowi cukup cerdik memanfaatkan momen tersebut,’’ jelasnya.
Menurutnya, ada dua kepentingan utama yang menjadi misi Jokowi hadir di forum tersebut. Pertama adalah kepentingan politik internasional, terutama merespon merespon tuduhan OCCRP yang menempatkan dirinya sebagai sosok pemimpin negara paling korup di tahun 2024. Kedua, kepentingan politik domestik, terutama tentu berkaitan dengan kisruh tuduhan ijazah palsu yang hingga kini masih terus menjadi polemik di publik. Bahkan sudah masuk dalam ranah hukum.
“Dengan muncul di Bloomberg New Economy Forum, dia ingin mengatakan bahwa ya dia masih dihargai oleh institusi dunia internasional,” jelas Prof. Sulfikar.
Sebelumnya di dalam negeri, sikap Jokowi yang lebih mementingkan memenuhi undangan Bloomberg New Economy Forum di Singapura mengundang publik bereaksi keras. Bahkan selama ini, Jokowi ogah menghadiri serangkaian sidang gugatan Citizen Lawsuit (CLS) yang membahas keabsahan ijazahnya, di Solo karena alasan sakit hanya akal-akalan saja.
Pidato Jokowi Dinilai Normatif
Prof. Sulfikar menilai selama kurang lebih 13 menit Jokowi pidato, narasi yang disampaikan lenbih banyak normatif sekaligus klaim seolah berhasil selama 10 tahun memimpin Indonesia. Jokowi begitu bangga menjelaskan berbagai klaim keberhasilannya termasuk infrastruktur. Namun Jokowi tidak menyinggung persoalan mendasar seperti tata kelola, transparansi, serta dampak lingkungan.
Bandara IMIP: Infrastruktur untuk Industri?
Persoalan lain yang sempat mencuat dalam podcast tersebut adalah soal bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah yang sempat disorot Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan viral dengan pernyataannya tidak boleh ada negara dana negara. Prof. Sulfikar menilai keberadaan bandara IMIP ini lebih berorientasi pada kepentingan korporasi besar dan investor asing, bukan kebutuhan masyarakat lokal.
Prof Sulfikar mengingatkan dampak sosial dari proyek tersebut. Bahwa pembangunan bandara IMIP berisiko memperdalam ketimpangan sosial dan memperburuk kerusakan lingkungan. “Ini simbol ketergantungan Indonesia pada industri ekstraktif,” ujar Prof. Sulfikar.
kachau