JAKARTA — Polemik seputar instrumen investasi teranyar, Patriot Bond dan Merah Putih Bond, terus menggelinding panas. Dalam tayangan terbaru di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, ekonom senior Dipo Satria Ramli bersama Abraham Samad membedah habis-habisan rasionalisasi dan logika pragmatis yang digunakan pemerintah di balik penerbitan obligasi kontroversial tersebut.
Pemerintah, melalui landasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), membela kebijakan ini dengan menggunakan kacamata kebutuhan makroekonomi yang mendesak, khususnya pemulihan likuiditas nasional.
Menjemput “Dana Parkir” yang Membeku
Dalam diskusi di Abraham Samad SPEAK UP, terungkap bahwa logika utama pemerintah bersandar pada realitas adanya ribuan triliun rupiah aset warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini “parkir” atau disembunyikan di luar negeri, terutama di wilayah-wilayah suaka pajak (tax haven). Selama uang tersebut berada di luar sistem keuangan domestik, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan nilai tambah.
Pemerintah mengambil pendekatan utilitarianisme—mengutamakan asas manfaat yang dianggap lebih besar. Daripada dana raksasa tersebut selamanya mendekam di luar negeri dan memutar roda ekonomi negara lain, pemerintah memilih jalan pintas: “memaafkan” asal-usulnya melalui pemberian imunitas hukum, dengan syarat dana tersebut wajib pulang (repatriasi) masuk ke dalam sistem keuangan formal nasional untuk membiayai infrastruktur dan proyek strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Skema “Biaya Pemutihan” Sebagai Ganti Denda
Pemerintah menolak tuduhan bahwa mereka memberikan karpet merah secara cuma-cuma kepada pemilik dana gelap. Argumen otoritas keuangan menyebutkan adanya skema cleansing cost atau “biaya pemutihan” yang wajib ditanggung investor di pasar primer.
Investor dipaksa menerima tingkat pengembalian atau bunga kupon yang sangat rendah, yakni berada di kisaran 3 persen. Padahal, jika dibandingkan dengan biaya modal asli (cost of capital) di pasar normal, nilainya jauh lebih tinggi.
Secara matematis ekonomi, selisih imbal hasil yang sangat rendah ini diklaim pemerintah sebagai “denda pengganti” tidak langsung sebesar kurang lebih 20 persen yang dipotong oleh negara. Dengan kata lain, pemerintah menganggap para pemilik dana tersebut sudah “membayar mahal” kepada negara demi mendapatkan legalitas aset mereka di dalam negeri.
Kritik Tajam Dipo: Legalisasi Dana Korupsi dan Judol
Meski logika pemerintah terdengar menjanjikan secara angka, Dipo Satria Ramli menilai kalkulasi tersebut cacat moral dan berbahaya dalam wawancaranya bersama Abraham Samad.
Dipo secara lugas membongkar bahwa dalih pengejaran likuiditas dengan memberikan jaminan bebas tuntutan pidana perpajakan, perdata, hingga pengusutan asal-usul dana di pasar primer, justru melegalkan pencucian uang hasil kejahatan luar biasa.
“Logika ekonomi pemerintah ini sangat berbahaya karena menabrak integritas hukum. Ini sama saja memutihkan uang hasil korupsi, judi online, hingga bisnis prostitusi menggunakan instrumen resmi negara,” tegas Dipo dalam kanal Abraham Samad SPEAK UP
