Krisis Moneter dan Bencana Politik

Oleh ASA INDONESIA / Januari 9, 2026

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Negara berkembang, atau negara berpendapatan menengah (bawah) dan rendah, sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi. Penurunan ekonomi yang cukup serius dapat mengguncang stabilitas politik, dan dalam kondisi tertentu dapat menjelma menjadi krisis politik yang dapat membuat rezim berkuasa jatuh. Penurunan dan krisis ekonomi yang serius biasanya didahului dengan aksi protes yang diwarani dengan kekerasan sehingga bisa memicu kerusuhan dan memaksa rezim mundur.

Krisis ekonomi yang berujung pada kejatuhan sebuah rezim umumnya terjadi di negara berkembang, di mana sebuah rezim yang sedang berkuasa menggunakan kekuasaannya dengan kekuatan tirani, sehingga bibit ketidakpercayaan terhadap pemerintah sudah tertanam di benak masyarakat. Krisis ekonomi hanya sebagai alat pemicu, rakyat menyatakan protes secara terbuka dan menuntut pergantian rezim.

Tetapi, tidak semua penurunan aktivitas ekonomi berakhir dengan kejatuhan rezim. Penurunan aktivitas ekonomi karena business cycle merupakan fenomena normal setelah periode boom ekonomi (over-investment) yang kemudian disusul penurunan permintaan (konsumsi).

Krisis ekonomi yang dapat mengguncang stabilitas politik dimulai dengan krisis neraca pembayaran (balance of payment), atau dikenal juga dengan krisis moneter, yang membuat kurs mata uang lokal terhadap mata uang utama dunia (dolar AS, etc.) anjlok, memicu harga barang impor dan inflasi meningkat tajam.

Sejarah menunjukkan, hal seperti ini sudah sering terjadi di berbagai negara di dunia, sejak ratusan tahun yang lalu sampai jaman modern dewasa ini. Di jaman kerajaan, krisis ekonomi mengundang pihak bangsawan (oposisi) bangkit menggulingkan raja yang dianggap tidak mampu melindungi ekonomi rakyatnya. Di jaman ”Republik”, krisis ekonomi mengundang militer untuk melakukan kudeta untuk menurunkan pemerintahan yang dianggap gagal menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Militer dalam hal ini tampil untuk melindungi rakyat dari pemerintahan yang tidak mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi masih mau terus mempertahankan kekuasaannya. Di era modern ini, rakyat turun ke jalan untuk menuntut pergantian rezim melalui percepatan pemilu. Tetapi, pemerintah yang sedang berkuasa pada umumnya akan terus berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan cara apapun, termasuk menggunakan kekerasan dengan memobilisasi aparat keamanan untuk menghentikan protes masyarakat. Tindakan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena dapat memicu perlawanan masyarakat menjadi lebih keras dan lebih luas, yang pada akhirnya membuat penguasa terpaksa mundur.

Penyebab utama krisis moneter akibat kenaikan utang luar negeri yang sangat tinggi, membuat risiko gagal bayar utang luar negeri meningkat, yang tercermin dari debt-service-ratio sangat tinggi.

Argentina 2001

Presiden Argentina, Fernando De La Rua, menyatakan mundur pada 20 Desember 2001, dan meninggalkan istana kepresidenan dengan helikopter. Latar belakang kejatuhan De La Rua akibat krisis ekonomi yang melanda Argentina sejak triwulan III 1998. Krisis ekonomi ini mengakibatkan tingkat pengangguran naik tajam. Menteri keuangan Argentina ketika itu memberlakukan kebijakan ekonomi yang membatasi masyarakat mengambil uang mereka di bank. Kebijakan ini memicu kemarahan publik dan protes. Puncak protes (demo) terjadi pada 19 dan 20 Desember 2001 khususnya di ibukot Buenos Aires yang berbuntut kejatuhan Presiden De La Rua.

Krisis ekonomi membuat Pemerintah gagal bayar terhadap utangnya. Kurs Argentina Peso (ARS) yang awalnya menggunakan nilai tukar tetap (1 USD = 1 ARS), akhirnya harus dilepas dan menggunakan rezim kurs mengambang. Presiden De La Rua mengundurkan diri pada 20 Desember 2001. Kurs Argentina Peso anjlok 60 persen dalam satu hari, dari 1,05 peso pada 10 Januari 2022 menjadi 1,68 peso per dolar AS pada 11 Januari 2002.

Sri Lanka 2022

Pertumbuhan ekonomi Sri Lanka 2021 masih cukup tinggi, 4,2 persen. Kurs rupee Sri Lanka (LKR) sampai akhir Februari 2022 masih cukup stabil, bertahan sekitar 200 LKR per USD. Kurs LKR kemudian anjlok 25 persen hanya dalam waktu sepuluh hari, dan anjlok 50 persen dalam waktu satu bulan (28 Februari – 30 maret 2022). Krisis kurs (krisis moneter) ini memicu gelombang protes masyarakat yang terus membesar, yang kemudian berkembang menjadi krisis politik dan mengakibatkan 26 menteri mengundurkan diri pada 3 April 2022, termasuk Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.

Krisis kurs dan krisis moneter Sri Lanka tentu saja tidak lepas dari capital flight, modal asing lari ke luar negeri, yang mengakibatkan kurs LKR anjlok. Pemerintah Sri Lanka dipastikan tidak bisa membayar utang luar negeri yang akan jatuh tempo Juli 2022. Sri Lanka memerlukan pinjaman dari IMF untuk mengatasi krisis moneter. Tetapi respon IMF sangat lambat, membuat kurs LKR masih terdepresiasi terus menjadi 75 persen sejak awal maret sampai akhir April 2022. Anjloknya kurs LKR membuat inflasi meningkat dari 7 persen pada 2021 menjadi 49,7 persen pada 2022.

Presiden Sri Lanka ketika itu, Gotabaya Rajapaksa, masih terus mau berkuasa, tidak mau mengundurkan diri. Tetapi tidak bertahan lama. Kemarahan rakyat sulit dibendung. Pada tanggal 9 Juli 2022 Presiden Rajapaksa akhirnya mengundurkan diri, setelah rumahnya diserbu dan dibakar masyarakat.

Pakistan 2022 – 2024

Ekonomi Pakistan sangat lemah. Pembangunan ekonomi mengandalkan utang luar negeri, khususnya pembangunan proyek infrastruktur bersama China, melalui kerjasama ekonomi antara China dan pakistan yang dinamakan China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Kerjasama pembangunan infrastruktur ini pada dasarnya adalah utang, seperti proyek Kerete Cepat Jakarta Bandung.

Pembangunan ekonomi dari utang luar negeri membebani keuangan Pakistan. Ekonomi Pakistan mulai mengalami penurunan tajam sejak awal 2022. Kurs rupee Pakistan anjlok. Cadangan devisa menyusut. Cadangan devisa sepanjang tahun 2022 turun tajam. Pada akhir Maret 2022, cadangan devisa Pakistan tercatat 11,4 miliar dolar AS, dan kemudian turun menjadi 6,7 miliar dolar AS pada akhir November 2022, atau setara kebutuhan impor untuk 5 minggu saja.

Krisis ekonomi pada awal tahun 2022 membawa konsekuensi politik. Parlemen Pakistan menyatakan mosi tidak percaya kepada PM Pakistan, Imran Khan, yang kemudian diberhentikan pada 10 April 2022. Pemberhentian PM Imran Khan tidak menghentikan turbulensi ekonomi. Kurs rupee juga masih terus anjlok, turun 30 persen dalam waktu 7 bulan (1 Maret – 30 September 2022). Pada Januari 2023, Pakistan mulai menggunakan sistem kurs mengambang bebas. Dalam beberapa hari, kurs PKR anjlok 20 persen. Inflasi melonjak menjadi 31,5 persen pada Februari 2023. Inflasi Maret 2023 meningkat lagi menjadi 47,1 persen.

Pemerintah China beberapa kali memberi bantuan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa. Tetapi tidak banyak membantu. Cadangan Devisa turun, menjadi hanya 4,1 miliar dolar AS pada akhir Juni 2023. Apakah pemerintahan baru ini dapat bertahan, masih tidak pasti.

Krisis Moneter Asia: Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia

Jauh sebelum itu, kawasan asia juga mengalami krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi yang sangat serius, yang kemudian mengguncang stabilitas politik. Krisis moneter ini melanda 4 negara sekaligus, Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia.

Krisis moneter Asia berawal dari Thailand pada awal Juli 1997, yang dipicu oleh capital flight modal asing dalam jumlah besar, yang memicu kurs baht thailand turun tajam. Kondisi ini kemudian merembet ke Korea Selatan, membuat kurs won Korea juga jatuh.

Ekonomi Indonesia ketika itu kelihatannya sangat baik, dan diperkirakan tidak akan masuk krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1996 sangat tinggi, mencapai 7,8 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 1997 juga masih kuat. Pertumbuhan ekonomi triwulan I dan triwulan II 1997 masing-masing 7,2 persen dan 5,2 persen.

Tetapi, capital flight yang terjadi di Thailand dan Korea Selatan sangat cepat merembet ke Indonesia, membuat kurs rupiah juga turun tajam. hanya dalam 3 bulan, dari 1 Juli 1997 sampai 30 September 1997, kurs rupiah turun 34,5 persen: dari Rp2.430 menjadi Rp3.270 per dolar AS. Kurs rupiah kemudian tergelincir menjadi Rp6.000 pada 25 Desember 1997, dan tembus Rp10.000 per dolar AS pada 8 Januari 1998. Kurs rupiah anjlok 32 persen dalam satu hari saja, dari Rp7.950 pada 7 Januari 1998 menjadi Rp10.500 per dolar AS pada 8 Januari 1998. Pada periode tersebut, ekonomi Indonesia sudah chaos.

Inflasi mencapai puluhan persen. Perusahaan tidak bisa membayar pinjamannya kepada Bank, yang kemudian memicu bank gagal bayar kepada pihak lain termasuk kepada masyarakat. Rakyat mengantri panjang untuk mengambil uang simpananya di hampir semua bank. Bank kehabisan likuiditas. Bank Indonesia terpaksa harus memberi dana talangan yang dikenal dengan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang ternyata banyak disalahgunakan oleh para pemilik bank penerima BLBI.

Untuk menahan agar modal asing tidak lari dari Indonesia, Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan, menjadi lebih dari 50 persen per tahun. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia pada gilirannya membawa kehancuran bagi perusahaan, yang tidak bisa membayar bunga dan pinjaman pokoknya.

Capital flight membuat cadangan devisa terkuras habis. Indonesia harus minta bantuan pinjaman kepada IMF. Thailand dan Korea selatan sudah lebih dahulu menerima pinjaman dari IMF. Negosiasi dengan IMF sangat lambat. Keterlambatan mendapat pinjaman dari IMF untuk mengatasi capital flight membawa konsekuensi serius bagi ekonomi Indonesia. Kurs rupiah kemudian anjlok menjadi Rp15.175 per dolar AS pada 23 Januari 1998. Di pasar spot, kurs rupiah sudah tembus Rp16.000 per dolar AS.

Krisis moneter yang sangat parah ini mengundang protes dan demo dari masyarakat luas. Mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto turun. Tragedi Semanggi dan Tragedi Trisakti akhirnya memaksa Presiden Soeharto turun pada 21 Mei 1998.

Kondisi Ekonomi Sekarang: Apakah Sejarah Bisa Terulang?

Banyak yang bertanya apakah krisis moneter 1998 bisa terulang lagi di Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan moneter saat ini berbeda jauh dengan kondisi 1997. Mereka berpendapat bahwa krisis moneter 1997 tidak akan terulang dalam waktu dekat ini. Pendapat seperti ini cenderung terlalu optimis.

Ekonomi Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik. Utang luar negeri Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan, yang setiap saat dapat memicu krisis moneter seperti tahun 1997/1998. Bahkan sebaliknya, kondisi ekonomi saat ini jauh lebih rentan dari 1997/1998.

Utang luar negeri Indonesia saat ini sudah mencapai 440 miliar dolar AS. Lebih dari setengahnya (50 persen) merupakan utang pemerintah dan Bank Indonesia. Mayoritas dari utang luar negeri pemerintah dan BI ini terdiri dari surat berharga negara dan BI yang setiap saat dapat dijual melalui bursa (pasar modal). Artinya, tidak perlu menunggu utang (surat berharga) tersebut jatuh tempo. Situasi ini lebih mengerikan dari 1997/1998. Apa jadinya dengan kurs rupiah kalau para kreditur tersebut menjual surat berharga negara (dan surat berharga BI) dalam jumlah besar, dan membawa uangnya ke negara asalnya (capital flight).

Hal ini sudah terjadi beberapa kali. Kurs rupiah turun 34 persen dalam waktu 3 bulan (September – November 2008), turun 25 persen dalam waktu 7 bulan (30 Mei – 27 Desember 2013), turun 21 persen dalam waktu kurang dari 2 bulan (31 Januari – 23 Maret 2020). Kurs rupiah ketika itu tidak turun lebih dalam karena pemerintah mendapat pinjaman lagi untuk menutupi capital flight atau untuk intervensi rupiah.

Padahal capital flight ketika itu tidak terlalu besar. Hanya beberapa miliar dolar AS saja. Bayangkan, bagaimana jadinya kurs rupiah kalau terjadi capital flight lebih dari 10 miliar dolar AS, misalnya 20 miliar dolar AS. kurs rupiah langsung anjlok seketika. Padahal jumlah ini termasuk kecil kalau dibandingkan jumlah total utang luar negeri, yaitu hanya 5 persen saja.

— 000 —