JAKARTA – Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang kembali marak di berbagai kota besar dinilai bukan sekadar riak politik musiman, melainkan sebuah hukum alam perlawanan yang tidak akan mudah surut. Gabungan antara impitan ekonomi riil di akar rumput dan matinya etika bernegara ditengarai menjadi bahan bakar utama yang terus memperbesar skala gerakan moral ini.
Demikian ditegaskan seorang budayawan, seniman sekaligus politisi senior Erros Djarot saat tampil podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak UP kemarin.
Erros menggarisbawahi bahwa ada salah kaprah besar di lingkaran elite kekuasaan yang menganggap aksi mahasiswa bisa diredam hanya dengan strategi penjinakan politik atau tindakan represif di lapangan.
“Gerakan mahasiswa kali ini lahir secara organik dari kegelisahan yang nyata. Menekan mereka justru akan menjadi blunder fatal yang melahirkan solidaritas antar-kampus yang jauh lebih masif,” ungkapnya.
Tiga Faktor Utama Penggerak Massa
Ada tiga faktor mendasar mengapa eskalasi gerakan mahasiswa diprediksi akan terus meluas dan sulit dipadamkan oleh rezim:
- Hantaman Krisis Multidimensi: Isu yang dibawa mahasiswa bukan lagi sekadar urusan perebutan kursi elite, melainkan masalah perut dan masa depan. Mahalnya biaya pendidikan (UKT), sulitnya mencari lapangan kerja bagi lulusan baru, serta tingginya harga kebutuhan pokok menjadi pemicu utama kemarahan kelas menengah-bawah.
- Krisis Kepercayaan yang Akut (Crisis of Confidence): Pola legislasi kilat yang dipaksakan oleh parlemen dan pemerintah tanpa partisipasi publik yang bermakna telah meruntuhkan kepercayaan generasi muda terhadap institusi formal negara. Mahasiswa melihat hukum telah bergeser fungsi menjadi alat pemukul, bukan lagi pelindung keadilan.
- Represi yang Membakar Solidaritas: Karakteristik gerakan moral mahasiswa selalu berbanding lurus dengan tekanan yang mereka terima. Setiap tindakan represif dari aparat keamanan di jalanan justru bertindak sebagai pengeras suara yang memicu keterlibatan massa mengambang (floating mass) untuk ikut turun ke jalan.
Alarm Keras Sejarah Bagi Penguasa
“Sejarah nasional tahun 1966, 1974, dan 1998 adalah bukti otentik. Ketika ruang dialog formal tersumbat oleh keangkuhan elite, maka jalanan secara otomatis akan mengambil alih fungsi sebagai ruang sidang rakyat.”
Jika mengacu pada hukum alam politik tersebut, pemerintah tidak punya pilihan lain selain menurunkan ego kekuasaan, menghentikan narasi penyangkalan (denial), dan segera mendengarkan tuntutan substansial yang disuarakan. Mengabaikan alarm dari kampus-kampus ini sama saja dengan membiarkan bola salju perlawanan membesar hingga ke titik yang tidak bisa lagi dikendalikan oleh instrumen kekuasaan mana pun.
